Bela Palestina, Maladewa Tegaskan Pemegang Paspor Israel Dilarang Masuk Selamanya

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu kembali menegaskan larangan masuk bagi seluruh pemegang paspor Israel. Dia menyatakan bahwa warga negara Israel yang menggunakan paspor tersebut tidak akan diizinkan memasuki negaranya kapan pun dan dalam keadaan apa pun.

Berbicara dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Muizzu mengatakan rancangan undang-undang (RUU) imigrasi yang diusulkan pemerintah akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi pemegang paspor Israel, terlepas dari perubahan situasi di masa mendatang.

Baca Juga: 3 Negara Ini Pernah Makzulkan Wapres, Ada yang Pecat 2 Wakil Presiden dalam 4 Bulan

Dia menjelaskan, usulan sebelumnya bertujuan melarang pemegang paspor Israel memasuki Maladewa sampai militer Zionis Israel mengakhiri genosida terhadap warga Palestina yang dimulai sejak Oktober 2023. Namun, RUU yang baru akan menjadikan larangan tersebut berlaku tanpa syarat.

Muizzu, sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (12/11/2026), menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai genosida. Dia menegaskan bahwa mengizinkan pemegang paspor Israel memasuki Maladewa merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Dia juga kembali menegaskan dukungan negara kepulauan di Samudra Hindia tersebut terhadap perjuangan Palestina. Menurutnya, pemerintah Maladewa secara konsisten mempertahankan sikap tersebut di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.Menurutnya, RUU imigrasi yang diusulkan pemerintah disusun untuk mencerminkan sikap pemerintah mengenai persoalan tersebut.

Negara kepulauan itu pertama kali memberlakukan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel pada April 2025, tak lama setelah Muizzu mengesahkan perubahan Undang-Undang Imigrasi yang sebelumnya disetujui Parlemen.

Saat itu, Muizzu mengatakan keputusan tersebut mencerminkan solidaritas Maladewa terhadap rakyat Palestina sekaligus penolakan negara itu terhadap kampanye militer Israel di Gaza.

Pembatasan awal dikaitkan dengan tindakan Israel di Gaza. Sementara itu, rancangan undang-undang yang baru diusulkan bertujuan menjadikan larangan tersebut berlaku tanpa syarat, terlepas dari perkembangan situasi di masa mendatang.

Maladewa secara konsisten mendukung pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).