Mengapa Perubahan Arsitektur Keamanan Eropa Picu Kekhawatiran?

Saat ini, dua kata saja cukup untuk membuat masyarakat Eropa merasa resah: arsitektur keamanan.

Isu ini telah menjadi inti dari negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan gagasan tentang "kesepakatan yang sangat besar dan indah" yang "mungkin melibatkan seluruh Eropa".

Mengapa Perubahan Arsitektur Keamanan Eropa Picu Kekhawatiran?

1. Konflik Rusia dan Eropa

Pernyataan tersebut diikuti oleh unggahan panjang di media sosial dari utusan khususnya, Jared Kushner, yang menjabarkan beberapa prinsip untuk menciptakan "lingkungan keamanan yang lebih stabil dan dapat diprediksi" di benua tersebut.

Pesan Kushner secara mencolok mengabaikan fakta bahwa Moskow telah melancarkan invasi skala penuh terhadap negara berdaulat yang diakui secara internasional, dan justru menyalahkan "ketidakpercayaan selama beberapa dekade" serta "kepentingan keamanan yang saling bertentangan" antara Eropa dan Rusia.

"Selama lebih dari 30 tahun, Eropa dan Rusia telah berjuang untuk membangun kerangka keamanan yang berkelanjutan," tulisnya.

Pilihan kata tersebut membuat masyarakat Eropa gelisah; mereka dengan cepat menegaskan bahwa bukan mereka, melainkan Rusia, yang "berjuang" untuk mempertahankan arsitektur keamanan yang telah dibangun pada abad sebelumnya."Kita sudah memiliki arsitektur keamanan Eropa," ujar Perwakilan Tinggi Kaja Kallas pada hari Senin dalam pertemuan G7 di Paris.

"Satu-satunya pihak yang melanggar arsitektur keamanan tersebut adalah Rusia. Itulah sebabnya kita harus memastikan bahwa dalam perundingan tersebut terdapat konsesi yang jelas dari pihak Rusia; jika tidak, kita hanya akan terus melihat serangan-serangan seperti ini." Perang Rusia terhadap Ukraina dianggap telah melanggar, antara lain, Kesepakatan Helsinki 1975 dan Piagam Paris 1990—yang menjadi landasan bagi Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE)—, Memorandum Budapest 1994 yang melarang Rusia menggunakan kekuatan militer terhadap Ukraina kecuali untuk membela diri, serta Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia 1997 yang menjamin integritas wilayah "semua negara".

2. Eropa Butuh Arsitektur Keamanan Baru

Rusia juga dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk kejahatan agresi, dengan mengabaikan hukum internasional secara terang-terangan.

"Eropa tidak membutuhkan arsitektur keamanan baru, seperti yang ingin diyakinkan oleh Rusia kepada kita, melainkan pemulihan arsitektur keamanan yang sudah ada," ujar Johann Wadephul, seorang politisi Jerman, yang menyuarakan pandangan serupa dengan Kallas.

3. Dipengaruhi Konflik Ukraina

Saat berbicara di Rumania, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengingatkan bahwa "diskusi yang bermakna mengenai arsitektur keamanan Eropa hanya dapat dilakukan setelah gencatan senjata di Ukraina tercapai".

Ia menegaskan bahwa proses ini harus melibatkan Eropa di meja perundingan.

"Pengaturan mengenai masa depan Ukraina dan Eropa yang dilakukan tanpa melibatkan kita bukan hanya tindakan yang tidak bijaksana, melainkan sesuatu yang mustahil," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski.

4. Putin Sulit Ditebak

Penolakan kolektif ini muncul di tengah upaya negara-negara Eropa untuk memulihkan diplomasi setelah serangkaian peristiwa yang mengkhawatirkan pada bulan Oktober. Saat itu, Trump menjalin kesepakatan pasokan bahan bakar diesel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, melonggarkan sanksi lama terhadap Moskow, serta melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.Rentetan peristiwa yang terjadi dengan cepat ini mengejutkan Eropa dan memicu kekhawatiran bahwa Trump dan Putin mungkin akan menyepakati perjanjian rahasia yang memaksa Ukraina untuk menyerah. Janji Trump mengenai "kesepakatan besar yang indah" yang mencakup seluruh Eropa semakin memperkuat kecurigaan tersebut.

Putin tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya yang mendalam terhadap NATO—aliansi yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk membangun daya tangkal melalui pertahanan kolektif.

Pada minggu-minggu menjelang invasi skala penuh ke Ukraina, Rusia mengeluarkan ultimatum kepada NATO agar menghentikan ekspansi ke arah timur dan menarik pasukan dari negara-negara anggota yang bergabung setelah tahun 1997. Tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah. Beberapa bulan setelah perang meletus, Finlandia dan Swedia—dua negara yang secara historis bersikap netral—mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO.

Meskipun menghadapi hambatan, Putin tidak pernah menyerah pada rencananya untuk "menghancurkan" NATO dan berurusan dengan negara-negara Eropa secara terpisah, ujar Judy Dempsey, seorang peneliti senior di Carnegie Europe. Menurutnya, wacana tersebut justru menguntungkan pihak Rusia.

"Ini merupakan upaya dari Kremlin dan Presiden Trump untuk melangkahi NATO dan merancang ulang arsitektur keamanan Eropa. Ini juga merupakan upaya untuk memutus hubungan aliansi transatlantik, yang fondasi utamanya adalah NATO," kata Dempsey."Trump melakukan apa yang diinginkan Putin," tambahnya. "Negara-negara Eropa harus menolak hal ini. Kita hanya memiliki satu arsitektur, yaitu NATO. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengubahnya. Satu-satunya alasan mengapa arsitektur ini terancam adalah karena Rusia sedang menyerang Ukraina dengan kekuatan penuh."

5. Semuanya Memiliki Ambisi

Banyak pihak telah memperhatikan ketertarikan kuat Rusia terhadap arsitektur keamanan—sebuah langkah yang dianggap sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu inti yang sedang dibahas, yakni penghentian permusuhan dan jaminan keamanan bagi Ukraina.

Moskow berulang kali menolak untuk menetapkan gencatan senjata, bahkan yang bersifat sementara atau terbatas, serta menentang pengerahan pasukan Barat ke dalam wilayah Ukraina pascaperang. Di saat yang sama, Rusia justru meningkatkan serangan udara dengan tujuan membuat rakyat Ukraina menderita kedinginan menjelang musim dingin.

Sebaliknya, Moskow secara terbuka berbicara mengenai gambaran yang lebih luas, seolah-olah Ukraina hanyalah catatan kaki dalam narasi tersebut. Putin kerap menyinggung "akar penyebab konflik"—sebuah istilah untuk merujuk pada ekspansi NATO ke arah timur—sementara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menekankan perlunya membangun "arsitektur keamanan baru" di benua Eurasia.

Bagi pihak Eropa, wacana ini mencerminkan ambisi negara besar untuk memperluas lingkup pengaruh Rusia serta memperoleh wewenang dalam pengambilan keputusan—khususnya hak veto atas keanggotaan NATO di masa depan—sesuatu yang sama sekali tidak menjadi hak mereka.

"Rusia tertarik membahas arsitektur keamanan Eropa karena mereka menginginkan pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan-keputusan Eropa terkait Ukraina," ujar Natia Seskuria, peneliti senior di Royal United Services Institute (RUSI)."Dengan memperluas cakupan negosiasi, Moskow berupaya menjadikan masa depan Ukraina sebagai isu sekunder dalam tawar-menawar yang lebih besar mengenai hubungan Rusia dengan Eropa."

Memasukkan isu arsitektur keamanan ke dalam daftar topik perundingan damai yang sudah panjang berisiko menghambat proses tersebut, mempersulit tercapainya penyelesaian akhir, serta menciptakan perpecahan di antara sekutu NATO—semuanya akan menguntungkan kepentingan Rusia.

"Rusia juga dapat memanfaatkan diskusi ini untuk memperdalam perpecahan antara AS dan sekutu-sekutu Eropanya terkait strategi pencegahan, pengaturan keamanan Eropa di masa depan, serta lingkup jaminan keamanan bagi Ukraina," kata Seskuria.

"Dengan mengeksploitasi perbedaan pendapat mengenai konsesi apa yang dapat diterima, Moskow berpotensi melemahkan kohesi yang diperlukan, baik untuk menegosiasikan kesepakatan yang efektif maupun untuk menjamin keberlangsungannya."

Di tengah kekhawatiran yang memuncak menjelang putaran baru perundingan damai di Abu Dhabi, AS dan Eropa mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa "NATO yang kuat akan tetap menjadi poros pertahanan kolektif Euro-Atlantik".