Rusia Kecam Jepang Terkait Penempatan Rudal AS di Pulau Kyushu

Rusia menuntut agar Jepang menarik sistem rudal jarak menengah Typhon milik Amerika Serikat dari wilayahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Maria Zakharova, menyatakan penempatan tersebut tidak dapat diterima serta merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri pada hari Jumat, Zakharova mengatakan Moskow telah mengirimkan nota protes resmi kepada Tokyo pada tanggal 3 September.

Protes ini dilayangkan setelah AS menempatkan peluncur rudal tersebut di pulau Kyushu, wilayah barat daya Jepang yang berjarak 1.300 km dari kota Vladivostok.

"Pihak Jepang diminta untuk menghentikan praktik ini dan menarik sistem tersebut dari wilayahnya," ujarnya, seraya menambahkan Moskow menentang penempatan semacam itu, terlepas dari berapa lama durasinya.

Angkatan Darat AS membawa sistem Typhon ke Pangkalan Udara Kanoya di Prefektur Kagoshima pada bulan Juni untuk latihan militer Valiant Shield dan tetap menempatkannya di sana untuk latihan lain yang berlangsung bulan ini. Peluncur-peluncur tersebut dijadwalkan meninggalkan Kanoya pada pertengahan Oktober, namun diperkirakan akan disimpan di fasilitas militer AS lainnya di Jepang. Tidak ada rencana penembakan peluru kendali (live firing) selama masa penempatan tersebut.

Sistem Typhon mampu meluncurkan rudal SM-6 serta rudal jelajah serangan darat Tomahawk, yang memiliki jangkauan sekitar 1.600 km.

AS mengembangkan Typhon setelah menarik diri dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF), yang sebelumnya melarang penggunaan rudal jelajah dan rudal yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km oleh AS dan Uni Soviet.

Zakharova mencatat China baru-baru ini juga menyampaikan protes serupa kepada Jepang terkait langkah "remiliterisasi" negara tersebut.

Perselisihan ini muncul di tengah kembali memanasnya ketegangan antara Rusia dan Jepang terkait empat pulau paling selatan di Kepulauan Kuril, yang dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet setelah kekalahan Tokyo dalam Perang Dunia II. Jepang masih mengklaim kepemilikan atas pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, dan Kepulauan Habomai, yang mereka sebut sebagai Wilayah Utara (Northern Territories).

Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memprotes kunjungan pertama Presiden Vladimir Putin ke Iturup, dan menyebut kunjungan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima."

Beberapa hari kemudian, Rusia menggelar latihan rudal di dekat wilayah selatan Kepulauan Kuril yang melibatkan kapal penjelajah Varyag, kapal selam bertenaga nuklir Omsk, dan sistem rudal pesisir Bastion, yang memicu protes lanjutan dari Tokyo.

Sengketa mengenai Kepulauan Kuril telah menjadi hambatan bagi Rusia dan Jepang dalam menandatangani perjanjian damai. Moskow menangguhkan perundingan tersebut pada Maret 2022 setelah Tokyo turut serta dalam sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap Rusia terkait konflik Ukraina.

Baca juga: 2 Miliar Warga Asia Selatan Terdampak Perang di Timur Tengah