Mantan Menhan Ukraina: Demokrasi Tidak Boleh Disandera Rusia

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov menyerukan diadakannya pemilihan umum di masa perang; langkah ini dipandang luas sebagai tantangan terbesar bagi kepemimpinan Volodymyr Zelensky sejak invasi besar-besaran Rusia empat setengah tahun lalu.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia," ujar Fedorov (35 tahun) dalam sebuah video yang diunggah ke YouTube pada hari Selasa, dilansir BBC. Ia menambahkan bahwa Ukraina berjuang "justru karena kita ingin tetap menjadi negara Eropa yang bebas".

Sejak perang pecah pada tahun 2022, Ukraina berada dalam status darurat militer, yang berarti pemilihan umum ditangguhkan.

Fedorov—yang tidak menyebut nama Zelensky secara langsung dalam video tersebut—secara tak terduga diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri pertahanan bulan lalu, hanya enam bulan setelah ia dilantik.

Zelensky belum menanggapi video dari Fedorov, yang pemecatannya sempat memicu protes di seluruh negeri.

Selama masa jabatannya sebagai menteri pertahanan yang sangat populer, Fedorov dinilai berhasil menghidupkan kembali kinerja kementerian, memimpin upaya pemberantasan korupsi, serta memanfaatkan data untuk menganalisis dan berupaya meningkatkan kinerja di garis depan pertempuran.

Pemecatannya secara luas dianggap berkaitan dengan ketegangan antara dirinya dan Panglima Angkatan Darat, Oleksandr Syrskyi.

Tak lama kemudian, Syrskyi juga diganti, seiring meningkatnya tekanan terhadap presiden Ukraina akibat protes yang menuntut agar Fedorov dipekerjakan kembali.

Fedorov sempat ditawari posisi lain di pemerintahan, termasuk wakil perdana menteri bidang inovasi militer, namun pria berusia 35 tahun itu menyatakan hanya bersedia kembali menjabat sebagai menteri pertahanan.

Beberapa jam sebelum Fedorov mengunggah videonya, Zelensky mengonfirmasi bahwa ia telah mengajukan nama Yevhenii Khmara ke parlemen sebagai menteri pertahanan; Khmara adalah seorang pejabat karier di bidang intelijen yang tidak terlalu menonjol secara politik.

Dalam video YouTube tersebut, Fedorov tidak memberikan indikasi mengenai rencana politik pribadinya. Sebaliknya, ia berfokus pada perlunya "mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi sepenuhnya, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan". Seruannya untuk mengadakan pemilihan umum telah memicu kemarahan sejumlah komentator Ukraina, termasuk mereka yang sebelumnya mendukung kembalinya Fedorov sebagai menteri pertahanan. Salah satu pihak yang mengkritik Zelensky berpendapat bahwa bahkan penentang paling keras pemerintah pun memahami bahwa penyelenggaraan pemilu di masa perang adalah hal yang mustahil.

Masa jabatan lima tahun Zelensky sebagai presiden berakhir pada Mei 2024, namun berdasarkan konstitusi Ukraina, pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan selama status darurat militer masih berlaku.

Ketika Presiden AS Donald Trump tahun lalu melontarkan pernyataan bahwa Kyiv "memanfaatkan perang" untuk menghindari pemungutan suara, Zelensky menegaskan bahwa Ukraina "siap menggelar pemilu" dalam kurun waktu 60-90 hari, asalkan sekutu-sekutunya bersedia membantu menjamin keamanan pelaksanaannya.

Menyelenggarakan pemungutan suara yang adil dan aman akan menghadirkan tantangan besar bagi negara yang terus-menerus dibombardir oleh Rusia; selain itu, banyak warga Ukraina memandang komentar Trump sebagai cerminan narasi Vladimir Putin yang menyebut Zelensky bukan pemimpin yang sah.

Mykhailo Fedorov berpendapat bahwa Ukraina sedang menghadapi "krisis tata kelola sistemik" dan "takut akan perubahan", serta menyoroti korupsi di Ukraina sebagai salah satu faktor yang menghambat upaya perang negara tersebut.Zelensky berupaya mengatasi krisis akibat pencopotan menteri pertahanan sembari menanggung dampaknya.

Sebagai mantan menteri transformasi digital, Fedorov membentuk kelompok sukarelawan "Tentara TI Ukraina" untuk melancarkan serangan siber terhadap pihak Rusia pada masa-masa awal setelah Putin memulai invasi skala penuh ke Ukraina.

Kemudian, ia memimpin kampanye penggalangan dana yang sukses bertajuk "Army of Drones" dan menerapkan unsur "gamifikasi" dalam perang, dengan merancang sistem yang memberikan kredit kepada unit militer Ukraina atas keberhasilan mereka menghantam target-target Rusia.

Saat menjabat sebagai menteri pertahanan, ia terus memprioritaskan penggunaan drone, peperangan berteknologi tinggi, dan pengadaan alutsista; ia bahkan meminta pendiri SpaceX, Elon Musk, untuk mencegah Rusia menggunakan satelit Starlink guna melancarkan serangan drone.

Langkah tersebut dinilai telah menyebabkan gangguan signifikan terhadap operasi dan pergerakan maju pasukan Rusia di garis depan.Dalam sebuah unggahan di Facebook tak lama setelah pencopotannya, Fedorov memaparkan berbagai pencapaiannya dan menyatakan akan "terus... mengalahkan musuh melalui pendekatan asimetris, kecepatan inovasi, dan kekuatan organisasi".

Ukraina telah meningkatkan intensitas serangan jarak jauh ke wilayah Rusia dalam beberapa pekan terakhir, dengan meluncurkan ratusan drone yang menyasar kilang minyak serta gudang milik pengecer daring terbesar negara itu, Wildberries. Moskow mengalami "salah satu serangan pesawat nirawak (drone) paling masif dalam kurun waktu terakhir" pada Sabtu malam, ketika sekitar 600 drone diluncurkan ke arah kota tersebut, menurut gubernur wilayah Andrey Vorobyov.

Dalam serangan terbaru Ukraina di berbagai wilayah Rusia, sembilan orang tewas dan 23 lainnya terluka—termasuk seorang anak—menurut keterangan pejabat setempat.

Pada Selasa dini hari, dalam serangan terbaru Rusia terhadap Ukraina, 17 orang tewas.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan kembali dukungan penuh bagi Ukraina setelah Moskow memberikan peringatan akan "konsekuensi" menyusul konfirmasi bahwa pesawat nirawak buatan Inggris digunakan dalam serangan Ukraina baru-baru ini di wilayah Rusia.