Gencatan Senjata AS - Iran 60 Hari Akan Berakhir, Mungkinkah Perang Kembali Berkecamuk?
Joey Hood, mantan penjabat direktur Kantor Urusan Iran di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa jeda pertempuran saat ini antara Iran dan AS “tidak akan berlangsung lama” karena ia meyakini “kedua belah pihak sedang mempersenjatai diri kembali, melengkapi peralatan, dan melakukan persiapan.”
Hood mengatakan nota kesepahaman (MoU) bulan Juni itu “memang ditakdirkan gagal” karena “disusun dengan sangat buruk dan memberi Iran kesempatan untuk menafsirkan MoU tersebut seolah-olah memberikan kedaulatan atas Selat Hormuz dan masa depan Lebanon.”
“Jika ada diplomat profesional yang terlibat dari pihak AS, dokumen itu tidak akan pernah ditulis seperti itu. Hal itu tidak akan pernah memberikan celah bagi Iran untuk menafsirkannya secara leluasa," katanya dilansir Al Jazeera.
Menurut Hood, tidak ada “tanda-tanda” MoU tersebut akan dihidupkan kembali atau kesepakatan baru akan tercapai karena “kedua belah pihak sedang bersitegang keras.”
Ia menyebut sikap Iran yang “bersikeras memiliki kedaulatan atas” Selat Hormuz sebagai hambatan utama dan memprediksi bahwa “jika Iran mengizinkan kapal-kapal melintas kembali secara bebas”, maka Trump akan membalasnya “dengan mencabut blokade angkatan laut dan sanksi minyak.”Kemudian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan hambatan utama dalam penyelesaian sengketa antara Teheran dan Washington bukanlah kurangnya mediator.
Esmail Baghaei mencatat bahwa sejumlah negara, termasuk Pakistan dan Qatar, telah “melakukan upaya dan berperan” dalam hubungan Iran-AS.
“Sangat wajar pula jika beberapa negara Eropa menyampaikan pandangan dan menunjukkan kesiapan mereka dalam kontak bilateral untuk menawarkan ‘jasa baik’ mereka,” ujarnya.
“Namun, hal ini tidak berarti bahwa mediator baru telah muncul atau diterima dalam dinamika hubungan Iran-AS,” tambah Baghaei.“Pada dasarnya, tantangan utama antara Iran dan AS bukanlah masalah mediasi,” katanya.
“Sebaliknya, masalah ini berakar pada pandangan, kesalahan perhitungan, dan sikap bersikeras pemerintah AS terhadap metode serta pendekatan yang kegagalannya telah terbukti ratusan kali.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tenggat waktu 60 hari tidak lagi relevan menyusul nota kesepahaman tanggal 17 Juni antara Teheran dan Washington, seraya menyebutkan bahwa AS telah melanggar kesepakatan tersebut hanya beberapa minggu setelah penandatanganannya.
"Tidak ada ketentuan dalam Nota Kesepahaman tersebut yang merujuk pada 'tenggat waktu 60 hari', dan Republik Islam Iran tidak pernah merumuskan kebijakannya di bawah tekanan, ultimatum, atau batasan waktu," ujar Esmail Baghaei.
Ia mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut menetapkan periode 60 hari untuk pembicaraan mengenai dua isu—yaitu "pencabutan sanksi" dan "isu nuklir"—seraya menambahkan bahwa periode tersebut sebenarnya dapat diperpanjang jika tidak ada kesepakatan yang tercapai."Akibat pelanggaran berat dan luas terhadap nota kesepahaman tersebut oleh Amerika Serikat hanya beberapa minggu setelah penandatanganannya, tidak ada pembicaraan yang dimulai," ujarnya.
"Dengan demikian, isu mengenai tenggat waktu 60 hari menjadi sama sekali tidak relevan," tambah Baghaei.
Kemudian, Senator AS Chris Van Hollen mengecam Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam sebuah unggahan di X, dengan mengatakan bahwa "pengabaian mereka terhadap anggota militer Amerika sungguh memalukan".
"Perang ini tidak membuat negara kita lebih aman," tulis Van Hollen, sembari mengkritik cara Trump menangani kekhawatiran mengenai kesehatan mental personel di kapal USS Abraham Lincoln, yang telah berada di laut selama sembilan bulan.
"Para anggota militer kita beserta keluarga mereka layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Cara terbaik untuk melindungi mereka adalah dengan mengakhiri perang ini," ujarnya.
Kapal USS Abraham Lincoln dijadwalkan akan digantikan oleh USS George Washington, yang telah bertolak dari pelabuhan Da Nang di Vietnam.
