Rusia Ancam Konsekuensi Mengerikan jika Jepang Bersikeras Klaim Kepulauan Kuril
Kepulauan Kuril akan selamanya menjadi wilayah Rusia, dan Jepang dianggap mencari masalah dengan terus mempertahankan klaimnya atas kepulauan tersebut. Peringatan itu diungkap mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.
Kepulauan Kuril jatuh ke bawah kendali Soviet pada akhir Perang Dunia II setelah kekalahan Jepang dan kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet (USSR).
Namun, Tokyo terus mengklaim empat pulau paling selatan—Iturup, Kunashir, Shikotan, dan gugusan pulau Habomai—yang mereka sebut sebagai "Wilayah Utara" (Northern Territories).
Sengketa ini telah menjadi hambatan utama bagi Moskow dan Tokyo untuk menandatangani perjanjian damai resmi selama delapan dekade sejak konflik tersebut berakhir.
Pada hari Kamis, Tokyo melayangkan protes keras terkait kunjungan pertama Presiden Rusia Vladimir Putin ke Kepulauan Kuril. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kunjungan Putin itu "sama sekali tidak dapat diterima" dan mengatakan hal itu "melukai perasaan rakyat Jepang."
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi juga mengeluarkan pernyataan yang menegaskan pulau-pulau tersebut "merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Jepang, baik secara historis maupun menurut hukum internasional."
Kementerian Luar Negeri Jepang juga memanggil duta besar Rusia untuk Jepang, Nikolay Nozdrev, terkait kunjungan Putin tersebut, demikian dilaporkan Kyodo News.
Dalam unggahan di platform X pada hari yang sama, Medvedev mengatakan, "Takaichi boleh saja terus mengoceh sesukanya tentang Kepulauan Kuril yang dianggap 'secara historis milik Jepang', namun ocehan itu tidak akan mengubah apa pun. Pulau-pulau itu dulu, sekarang, dan akan tetap menjadi wilayah Rusia."
"Siapa pun yang gagal memahami hal ini akan menghadapi konsekuensi mengerikan akibat delusi mereka," demikian peringatan pejabat yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia tersebut, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.Putin mengunjungi Iturup, pulau terbesar di Kepulauan Kuril, pada Kamis pagi, serta meninjau pabrik pengolahan ikan setempat, pusat medis, dan satu sekolah.
Ia merupakan presiden Rusia kedua yang sedang menjabat yang mengunjungi Kepulauan Kuril, setelah Medvedev melakukan kunjungan serupa pada tahun 2010.
Putin menyinggung masalah sengketa tersebut pada hari Rabu saat menghadiri tahap akhir latihan Armada Pasifik Rusia di lepas pantai Sakhalin.
Ia menyalahkan Tokyo atas memburuknya hubungan secara keseluruhan antara kedua negara. Presiden mengatakan ia tidak dapat memahami mengapa Jepang "dengan dalih peristiwa di Ukraina dan tanpa mendalami penyebab konflik tersebut, menjatuhkan sanksi terhadap Rusia" dan mengapa Tokyo "mengategorikan Rusia sebagai sumber ancaman utama dalam dokumen doktrin militer terbarunya."
"Saya ingin menegaskan kami sama sekali bukan ancaman. Kami sama sekali tidak memiliki masalah atau tuntutan terhadap Jepang. Sebaliknya, justru Jepang-lah yang memiliki klaim wilayah terhadap negara kami, khususnya terkait masalah Kepulauan Kuril," tegasnya.Status wilayah-wilayah tersebut "tercantum dalam dokumen internasional sebagai kenyataan yang lahir dari Perang Dunia II. Namun, bahkan mengenai hal ini pun, Rusia siap mencari solusi untuk mencapai perjanjian damai," ujar Putin.
Moskow dan Tokyo menandatangani deklarasi pada tahun 1956 yang "membuka jalan" bagi kesepakatan damai, namun Jepang kemudian menarik diri dari kesepakatan tersebut, kenang Presiden.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia juga menjalin hubungan konstruktif dengan sejumlah pemimpin Jepang, termasuk Shinzo Abe—yang menjabat sebagai perdana menteri pada periode 2006-2007 dan 2012-2020 serta "berupaya keras" menyelaraskan posisi kedua negara, tambahnya.
"Kini kita melihat adanya perubahan sikap mereka [Jepang]. Saya tegaskan bahwa perubahan ini sama sekali bukan dipicu oleh kami," kata Putin.
Baca juga: Militer Iran Pulih Sangat Cepat usai Perang, IDF dan Mossad Terkejut
