Menhan Pakistan usai Bentuk Aliansi dengan Arab Saudi dan Turki: Lawan Israel!

Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan, Khawaja Asif, mengatakan bahwa Israel merupakan negara yang tidak sah dan ancaman bagi seluruh dunia Muslim. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu atau sehari setelah Pakistan, Arab Saudi, dan Turki menandatangani perjanjian pertahanan bersama mirip NATO.

Asif menyerukan pembentukan "front militer bersatu" untuk melawan Israel. "Terkait Israel, semua negara Muslim harus bersatu. Saya tidak meragukan hal ini," ujar Asif.

Baca Juga: 3 Negara Muslim Bentuk Aliansi, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Arab Saudi, Pakistan, dan Turki

"Israel adalah produk Deklarasi Balfour, yang didirikan pada tahun 1940-an sebagai negara yang tidak sah, dan negara ini dapat menimbulkan ancaman langsung bagi negara mana pun di kawasan tersebut," lanjut dia, merujuk pada deklarasi Inggris tahun 1917 yang menyatakan dukungan bagi pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina—langkah yang membuka jalan bagi berdirinya negara Israel tiga dekade kemudian.

Asif, yang sebelumnya pernah menyebut Israel sebagai pihak yang "jahat dan kutukan bagi umat manusia" serta "negara yang bagaikan kanker", mengatakan bahwa penentangan kerasnya terhadap Israel tidak akan berubah meskipun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kalah dalam pemilihan umum tahun ini, yang dijadwalkan pada 27 Oktober.

"Siapa pun yang berkuasa di Yerusalem—baik itu [mantan perdana menteri Naftali] Bennett atau pemimpin lainnya—perbedaannya hanya bersifat minor," ujar Asif, seperti dikutip dari Roya News, Minggu (9/8/2026)."Sikap mereka terhadap warga Palestina dan pola pikir anti-Islam mereka tidak akan hilang. Mereka terus memprovokasi negara-negara Muslim agar saling bermusuhan," paparnya. "Dan selama masalah Palestina tidak diselesaikan secara permanen, dunia Islam harus bersatu melawannya."

Tidak ada tanggapan segera dari pihak Israel terkait komentar Asif. Menyusul unggahan media sosialnya—yang kini telah dihapus—di mana dia menyebut Israel sebagai "kanker" dan menyerukan untuk "menyingkirkan orang-orang Yahudi Eropa", PM Netanyahu menyatakan bahwa seruan untuk memusnahkan Israel itu keterlaluan.

Pakistan, negara yang memiliki senjata nuklir, tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Negara tersebut memberikan suara menentang pembentukan negara Israel di PBB pada tahun 1947, tidak mengakui kedaulatan Israel, dan menyatakan tidak akan melakukannya sampai negara Palestina terbentuk berdasarkan garis perbatasan sebelum tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dalam kunjungan ke India pada tahun 2018, Netanyahu mengatakan: "Kami bukan musuh Pakistan dan Pakistan juga tidak seharusnya menjadi musuh kami." Pada tahun yang sama, yakni 2018, badan intelijen Mossad menyita sejumlah besar dokumen nuklir dari sebuah gudang di Teheran. Dokumen-dokumen tersebut merinci program Iran untuk mengembangkan senjata nuklir—yang menurut jurnalis New York Times yang telah melihat arsip itu, dilaksanakan dengan bantuan pihak asing, di mana sebagian besarnya jelas berasal dari Pakistan.

Secara terpisah pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa pakta trilateral yang ditandatangani oleh Turki, Pakistan, dan Arab Saudi sehari sebelumnya secara teknis serupa dengan perjanjian pertahanan bersama Pasal 5 NATO; artinya, serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.Berbicara kepada kantor berita Anadolu, Fidan mengatakan bahwa sebuah komite menteri—yang serupa dengan yang ada di NATO—akan dibentuk sebagai bagian dari aliansi tersebut, begitu pula dengan sekretariat jenderal yang berbasis di Arab Saudi. Dia menyebutkan bahwa Mesir berpotensi bergabung dengan pakta ini setelah masalah-masalah teknis tertentu diselesaikan.

Fidan menambahkan bahwa kesepakatan tersebut tidak ditujukan untuk menyasar Iran. Dia menyatakan bahwa keselamatan kapal-kapal komersial di Laut Merah merupakan kepentingan Turki, sehingga mengharuskan Ankara untuk terlibat dalam koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang bertujuan menggagalkan serangan oleh pemberontak Houthi Yaman yang didukung Teheran.

Lebih lanjut, Fidan menyatakan bahwa negara-negara sekutu akan memutuskan melalui konsultasi mengenai tingkat, bentuk, dan format dukungan yang akan diminta jika terjadi serangan, namun tidak ada negara yang akan dianggap sebagai ancaman selama tidak ada negara anggota yang diserang.

Turki, yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO, menyatakan bahwa pakta tersebut terbuka untuk diperluas ke negara-negara kawasan lainnya dan tidak bertujuan menggantikan aliansi mana pun yang sudah ada.

"NATO adalah aliansi militer raksasa yang beranggotakan 32 negara. Kami memulainya di sini sebagai tiga negara dan kami harus mengambil langkah-langkah yang sangat sederhana namun konkret," ujar Fidan, seraya menambahkan bahwa upaya untuk merampungkan pakta tersebut telah berlangsung selama dua tahun delapan bulan.