Negara NATO Ini Tiba-tiba Larang Jual Rudal Canggih ke Malaysia, PM Anwar Ibrahim Marah

Norwegia, salah satu anggota NATO, tiba-tiba mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile (NSM) ke Malaysia. Tindakan itu membuat Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim marah.

Anwar, pada hari Kamis (14/5/2026), mengecam Norwegia karena sistem rudal canggih NSM dibutuhkan untuk program modernisasi militer Malaysia.

Baca Juga: Iran Ambil Rudal Tomahawk AS yang Gagal Meledak untuk Direplikasi Teknologinya

"Saya menyampaikan keberatan keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Store mengenai keputusan sepihak dan tidak dapat diterima," tulis Anwar di X.

"Norwegia mencabut izin ekspor untuk sistem Naval Strike Missile (NSM) dan sistem peluncur terkaitnya, yang konon untuk melindungi keamanan Norwegia," lanjut Anwar.

Norwegia sebelumnya dilaporkan bahwa pihaknya membenarkan langkah tersebut dengan alasan keamanan nasional. Namun, Anwar menggambarkan alasan tersebut sebagai "sepihak dan tidak dapat diterima."“Malaysia telah menghormati setiap kewajiban berdasarkan kontrak ini sejak 2018: dengan cermat, setia, dan tanpa keraguan,” kata Anwar.

“Tampaknya, Norwegia tidak merasa berkewajiban untuk memberikan kami perlakuan dan demonstrasi itikad baik yang sama.”

Sengketa ini berpusat pada akuisisi sistem rudal anti-kapal NSM oleh Malaysia sebagai bagian dari program modernisasi Kapal Tempur Pesisir (Littoral Combat Ship/LCS) negara tersebut, komponen kunci dari strategi Angkatan Laut jangka panjang Kuala Lumpur.

Anwar memperingatkan bahwa pembatalan ekspor sistem NSM oleh Norwegia dapat secara signifikan mengganggu kesiapan pertahanan Malaysia dan mengubah dinamika keamanan regional yang lebih luas.

“Saya telah menjelaskan bahwa keputusan ini akan memiliki konsekuensi serius bagi kesiapan operasional pertahanan Malaysia dan program modernisasi Kapal Tempur Pesisir,” katanya. “Ini pasti akan membawa dampak yang lebih luas bagi keseimbangan regional.”Pemimpin Malaysia itu juga mempertanyakan keandalan pemasok pertahanan Eropa secara lebih luas, dan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat merusak kepercayaan dalam kemitraan strategis di masa depan.

“Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Kontrak tersebut bukanlah potongan kertas yang bisa dihamburkan seenaknya,” kata Anwar.

“Jika pemasok pertahanan Eropa berhak untuk mengingkari kontrak tanpa hukuman, nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang begitu saja," imbuh dia.