Jejak China dalam Konflik Myanmar: dari Ekspor Revolusi hingga Kartu Geopolitik

Sejumlah akademisi China disebut-sebut berupaya menulis ulang sejarah terkait keterlibatan Beijing dalam konflik sipil Myanmar, khususnya dukungan terhadap Partai Komunis Burma (CPB) dan penerusnya, United Wa State Army (UWSA).

Menurut analis geopolitik asal Swedia, Bertil Lintner, sejumlah sejarawan China dan akademisi asing yang dekat dengan pandangan pemerintah Beijing kini mempromosikan narasi bahwa dukungan China terhadap CPB lebih didorong dinamika lokal di Provinsi Yunnan, bukan bagian dari strategi nasional China untuk mengekspor revolusi pada era Mao Zedong.

Baca Juga: Junta Myanmar Makin Kuat dengan Dukungan China, Oposisi Melemah

“Versi tersebut membuat pemerintah pusat China tampak kurang bersalah dalam campur tangan terhadap perang saudara Myanmar,” sebut Lintner.

Dikutip dari Irrawady, Kamis (14/5/2026), dia menegaskan bahwa bantuan besar yang diterima CPB sejak akhir 1960-an tidak mungkin dijalankan hanya oleh pejabat lokal Yunnan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Lintner menjelaskan persiapan dukungan China terhadap CPB dimulai setelah Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1962. Sejumlah kader CPB yang sebelumnya hidup di pengasingan di China mulai diorganisasi kembali di bawah koordinasi kelompok khusus di Beijing.

China kemudian memutuskan memberi dukungan penuh kepada CPB. Momentum itu muncul ketika Ne Win menggelar pembicaraan damai di Yangon pada 1963, yang memungkinkan sejumlah kader CPB kembali terhubung dengan jaringan gerilya di Myanmar.Salah satu tokoh utama CPB, Thakin Ba Thein Tin, disebut membawa perangkat radio dari China agar pasukan komunis di Myanmar dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan di Beijing.

Lintner juga mengungkap bahwa sebelum operasi besar CPB dimulai pada 1968, para kader komunis Burma diperkenalkan kepada kelompok pejuang Kachin yang dipimpin Naw Seng, veteran Perang Dunia II yang sebelumnya mendapat perlindungan di China.

Bantuan China

Pada 1 Januari 1968, pasukan CPB memasuki wilayah Shan State dari perbatasan China dengan dukungan ribuan “relawan China” yang terdiri dari Red Guards dan personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Menurut Lintner, Beijing mengirim bantuan dalam skala besar, mulai dari senjata ringan, mortir, ranjau, kendaraan militer, radio, logistik, hingga pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pembangkit listrik tenaga air di markas CPB di Panghsang.

China juga membantu mendirikan stasiun radio rahasia Voice of Burma yang mulai beroperasi pada 1971.

“China mengalirkan lebih banyak bantuan kepada CPB dibanding gerakan komunis mana pun di luar Indochina,” tulisnya.Lintner menyebut dukungan Beijing terhadap CPB saat itu bukan sekadar membantu pemberontakan lokal, melainkan bagian dari ambisi Mao dan kepala intelijen China Kang Sheng untuk menyebarkan revolusi ke Asia Tenggara.

Menurutnya, Myanmar dipandang sebagai pintu masuk bagi penyebaran revolusi Maois ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Di markas CPB di Panghsang, selain kader komunis Burma, juga terdapat anggota Partai Komunis Thailand dan lebih dari 20 kader Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk dua putri DN Aidit.

Berkurangnya Dukungan

Lintner juga menyoroti dukungan China terhadap kelompok pemberontak di India timur laut seperti Naga dan Mizo pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Ratusan pemberontak disebut menerima pelatihan militer di Yunnan dan Tibet serta dipersenjatai oleh China.

Dia mengutip dokumen rahasia China berjudul "China Should Become the Arsenal for World Revolution" yang diterbitkan Taiwan pada 1967. Dalam dokumen tersebut, Mao disebut menyatakan bahwa China harus menjadi “pusat revolusi dunia secara militer dan teknis.”Mao juga disebut secara terbuka mendukung CPB setelah kerusuhan anti-China di Yangon pada 1967.

Namun situasi berubah setelah kematian Mao pada 1976 dan naiknya Deng Xiaoping yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dibanding ekspor revolusi.

Dukungan terhadap CPB memang berkurang, tetapi menurut Lintner tidak pernah benar-benar dihentikan.

Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.

Prinsip Non-Intervensi

Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.

“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.

Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.

Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.

“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.