Para Pemimpin Asia Tenggara Bahas Cara Hadapi Dampak Perang Iran di KTT ASEAN

Para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Filipina untuk mengoordinasikan respons bersama terhadap dampak perang di Iran. Konflik di Timur Tengah itu telah memicu lonjakan harga energi di seluruh wilayah.

Berbicara pada pembukaan pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada hari Jumat (8/5/2026), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan perang Amerika Serikat-Israel di Iran telah dirasakan “melalui biaya hidup yang lebih tinggi” dan “ancaman terhadap mata pencaharian” baik di “tanah air kita maupun di antara warga negara kita di Timur Tengah”.

Marcos mengatakan ASEAN, blok beranggotakan 11 negara yang meliputi Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia, harus “memperkuat koordinasi” dan “mengejar langkah-langkah kolektif praktis untuk menjaga pasokan energi yang stabil dan meningkatkan interkonektivitas”.

Asia Tenggara termasuk di antara wilayah yang paling terdampak oleh konflik dan penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran, yang telah memblokir sebagian besar pasokan minyak dan gas alam di wilayah tersebut.

ASEAN, yang anggotanya mewakili lebih dari 700 juta orang, akan mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan pembukaan kembali selat dan peningkatan komunikasi serta koordinasi krisis, menurut draf yang bocor yang dilihat beberapa media, termasuk Associated Press dan Channel News Asia.Pernyataan blok tersebut juga akan fokus pada bagaimana negara-negara anggota dapat bekerja sama dalam hal keamanan energi dan pangan, menurut draf tersebut.

Filipina telah mendorong anggota ASEAN untuk menandatangani perjanjian berbagi energi sukarela untuk mengatasi gangguan pasokan seperti yang terkait dengan perang Iran, serta mendorong pembentukan jaringan listrik ASEAN untuk mengintegrasikan jaringan listrik kawasan pada tahun 2045.

Manila mendeklarasikan keadaan darurat nasional pada bulan Maret di tengah kekurangan energi yang terkait dengan perang, sementara negara-negara termasuk Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia telah menerapkan berbagai langkah penghematan energi seperti pembatasan harga dan skema kerja dari rumah.

Perusahaan petrokimia di Indonesia, Thailand, dan Singapura juga telah mendeklarasikan keadaan kahar (force majeure) untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atas kontrak mereka karena kekuatan di luar kendali mereka.

Tan Hsien-Li, ahli ASEAN di Fakultas Hukum NUS di Singapura, mengatakan ia memperkirakan blok tersebut akan mendorong lebih banyak kerja sama ekonomi secara internal dan dengan “mitra dialog atau organisasi regional yang berpikiran sama di Amerika Latin atau Asia-Pasifik”.Tan mengatakan ia mengharapkan lebih banyak “hasil substantif” daripada yang biasanya terjadi pada KTT ASEAN.

“Semoga, implementasi yang lebih besar dari perjanjian kerja sama yang ada terkait dengan Komunitas Ekonomi ASEAN, serta tindakan tegas mengenai Jaringan Listrik ASEAN dan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN yang masih dalam tahap negosiasi,” katanya kepada Al Jazeera.

Pernyataan bersama ASEAN juga kemungkinan akan menekankan pentingnya hukum internasional, kedaulatan nasional, dan kebebasan navigasi, menurut draf tersebut.

Banyak anggota ASEAN yang memiliki kekhawatiran tentang klaim teritorial China yang luas di Laut China Selatan, yang, seperti Selat Hormuz, merupakan jalur air penting untuk perdagangan internasional.

Baik China maupun Amerika Serikat beserta sekutunya mengadakan latihan militer di perairan tersebut beberapa hari sebelum KTT, menyoroti status rawan konflik di tengah klaim teritorial yang tumpang tindih dari berbagai negara.ASEAN, yang memiliki kebijakan lama untuk tidak campur tangan dalam urusan anggotanya, telah menghadapi kritik karena kekuasaan dan pengaruhnya yang terbatas.

Setelah bentrokan perbatasan yang mematikan, Kamboja dan Thailand menandatangani kesepakatan damai di sela-sela KTT ASEAN Oktober lalu di Malaysia, dalam upacara yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Meskipun ada kesepakatan tersebut, kedua negara kembali bentrok pada bulan Desember sebelum mencapai kesepakatan gencatan senjata kedua pada akhir bulan itu.

Menjelang pertemuan ASEAN, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada hari Kamis berjanji melanjutkan dialog dan mengizinkan tim pengamat mengakses perbatasan mereka, tetapi para pemimpin tidak mengumumkan penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama beberapa dekade tersebut.

Baca juga: Iran Tuding AS Langgar Gencatan Senjata dengan Serang Kapal Tanker di Selat Hormuz