Gaza Butuh Rp1.223 Triliun selama 10 Tahun Lagi untuk Pemulihan dan Rekonstruksi
Gaza diperkirakan akan membutuhkan USD71,4 miliar (Rp1.223 triliun) selama 10 tahun ke depan untuk pemulihan dan rekonstruksi setelah 24 bulan konflik. Perkiraan itu menurut penilaian bersama terakhir yang dirilis Senin oleh Uni Eropa (UE), PBB, dan Bank Dunia.
Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Cepat Gaza (RDNA) pada hari Senin mengatakan USD26,3 miliar dari total tersebut akan dibutuhkan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan penting, membangun kembali infrastruktur penting, dan mendukung pemulihan ekonomi.
Penilaian tersebut memperkirakan kerusakan infrastruktur fisik di Gaza sebesar USD35,2 miliar, sementara kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan sebesar USD22,7 miliar.
Disebutkan bahwa sektor yang paling terdampak oleh konflik adalah perumahan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pertanian.
Menurut laporan tersebut, lebih dari 371.888 unit perumahan telah hancur atau rusak, lebih dari setengah rumah sakit tidak berfungsi, dan hampir semua sekolah telah hancur atau rusak.Laporan tersebut juga menyatakan ekonomi Gaza telah menyusut sebesar 84 dan menggambarkan dampak konflik terhadap pembangunan manusia sebagai bencana, memperkirakan pembangunan di wilayah tersebut telah mengalami kemunduran selama 77 tahun.
Laporan itu menambahkan sekitar 1,9 juta orang telah mengungsi, seringkali berkali-kali, dan lebih dari 60 penduduk telah kehilangan rumah mereka.
Penilaian tersebut menyatakan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya menanggung beban terberat.
Laporan tersebut memberikan dasar analitis untuk perencanaan pemulihan dan rekonstruksi dini sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, demikian catatan laporan tersebut.
Uni Eropa dan PBB mengatakan upaya pemulihan harus berjalan paralel dengan aksi kemanusiaan dan harus mendukung transisi menuju rekonstruksi skala besar yang mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Mereka juga mengatakan rekonstruksi harus dipimpin Palestina dan selaras dengan proses politik yang lebih luas yang bertujuan pada solusi dua negara, sambil menekankan gencatan senjata yang berkelanjutan, akses kemanusiaan, pemulihan layanan penting, pergerakan bebas orang dan barang, pengaturan tata kelola yang jelas, dan dukungan keuangan internasional adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk keberhasilan.
Baca juga: Ketua Parlemen Iran dan Menteri Luar Negeri Masih di Iran, Bagaimana Nasib Negosiasi dengan AS?
