Partai Pro-Militer Unggul dalam Pemilu Myanmar Tahap Pertama, Partisipasi Pemilih Rendah
NAYPYIDAW, iNews.id - Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer Myanmar memimpin fase pertama pemilihan umum (pemilu) yang penuh kontroversi. Pemilu ini merupakan yang pertama kalinya digelar sejak kudeta tahun 2021.
Setelah memicu pemberontakan nasional setelah menumpas protes pro-demokrasi usai kudeta, junta yang berkuasa mengatakan bahwa pemilu tiga fase akan membawa stabilitas politik ke negara tersebut.
Melanisr The Guardian, hasil parsial dari pemilu pertama Myanmar sejak 2020, yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (UEC) untuk 56 daerah pemilihan, menunjukkan partai yang didukung junta militer menang dengan selisih yang besar seperti yang diharapkan. Namun, yang menjadi sorotan ada tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Hasil yang dipublikasikan pada hari Jumat menunjukkan USDP, yang dipimpin oleh para jenderal purnawirawan, memenangkan 38 dari 40 kursi di Pyithu Hluttaw, atau majelis rendah, yang hasilnya telah dihitung.
Sementara, Partai Demokrasi Nasionalitas Shan, yang dikenal sebagai Partai Macan Putih, dan Partai Persatuan Mon (MUP) masing-masing mendapatkan satu kursi.
Di antara sejumlah kecil pesaing yang dipilih langsung oleh militer, USDP juga memenangkan 14 dari 15 kursi Hluttaw regional atau negara bagian yang dihitung dalam sistem mayoritas sederhana, sementara Partai Pembangunan Nasional Akha mendapatkan satu kursi.
Untuk majelis tinggi, atau Amyotha Hluttaw, hanya satu kursi yang telah diumumkan dan dimenangkan oleh Partai Nasional Wa.
Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk hasil akhir pemilihan, yang telah dikritik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), beberapa negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia karena partai-partai politik anti-junta tidak ikut serta dan mengkritik pemilu adalah ilegal.
Panel pemilihan belum mengungkapkan jumlah total daerah pemilihan yang memberikan suara pada fase pertama, melainkan memilih untuk merilis hasil parsial berdasarkan daerah pemilihan
Pada hari Rabu, junta mengatakan 52 persen pemilih, atau lebih dari setengah dari mereka yang telah memenuhi syarat, telah memberikan suara pada fase pertama.
Namun, menurut data Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu (IFES), organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat (AS), angka tersebut masih jauh di bawah angka partisipasi sekitar 70 persen pada pemilu tahun 2020 dan 2015.
Dua putaran pemungutan suara lagi yang dijadwalkan pada 11 Januari dan 25 Januari akan mencakup 265 dari 330 kota di Myanmar, di beberapa di antaranya tidak sepenuhnya dikuasai oleh junta militer.
Aung San Suu Kyi, pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang digulingkan oleh militer beberapa bulan setelah memenangkan pemilu terakhir dengan kemenangan telak pada tahun 2020, masih ditahan.
Sementara, Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya telah dibubarkan.
Para analis mengatakan upaya junta militer untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah perang penuh dengan risiko, dan pengakuan asing yang luas juga tidak mungkin terjadi bagi pemerintahan yang dikendalikan militer dengan tampilan sipil.
