14 Menteri Israel Desak Netanyahu Caplok Tepi Barat, Arab Saudi Marah
Sebanyak 14 menteri Zionis telah mendesak Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu segera mencaplok Tepi Barat, wilayah Palestina yang telah lama diduduki. Seruan ini memicu kemarahan Kerajaan Arab Saudi.
Ke-14 menteri tersebut berasal dari dari Partai Likud pimpinan Netanyahu.
Dalam surat yang ditujukan kepada Netanyahu dan dibagikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X, para penandatangan meminta pemerintah untuk menerapkan kedaulatan atas Yudea dan Samaria (Tepi Barat) sebelum berakhirnya sesi musim panas Knesset, yang berakhir pada 27 Juli.
Baca Juga: Langka, Massa Israel Serang Komandan Militer Zionis di Lokasi Bentrok Mematikan
"Kemitraan strategis dan dukungan serta sokongan dari Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump saat ini menciptakan waktu yang tepat untuk memimpin langkah [aneksasi] ini sekarang," bunyi surat tersebut.
Surat itu juga memperingatkan bahwa mengakui blok permukiman sambil mendirikan Negara Palestina di tanah yang tersisa menimbulkan ancaman eksistensial bagi Israel.Di antara para penandatangan adalah menteri pertahanan, ekonomi, pertanian, energi, komunikasi, transportasi, kehakiman, pariwisata, inovasi, budaya, urusan diaspora, pendidikan, kesetaraan sosial, kerja sama regional, dan Ketua Knesset Amir Ohana.Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin mengatakan bahwa ada “kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan” untuk mencaplok Tepi Barat.
Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi menecam keras seruan pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.
“Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina, yang melanggar resolusi legitimasi internasional,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang dilansir Al Arabiya English, Kamis (3/7/2025).
Pemerintah Israel menyetujui lebih dari 20 pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki bulan lalu. Israel merebut wilayah tersebut pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, tetapi tidak pernah secara resmi mencaploknya.
Riyadh menegaskan kembali penolakan tegasnya terhadap segala upaya untuk memperluas pemukiman di tanah Palestina.
"Kerajaan menegaskan kembali dukungan penuhnya bagi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab, termasuk pendirian negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang merupakan posisi Kerajaan yang tegas dan tidak tergoyahkan," imbuh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
