Siapa Ali Khan Mahmudabad? Profesor India yang Ditangkap karena Kritik Operasi Sindoor

Ali Khan Mahmudabad, seorang profesor dari universitas seni liberal swasta elite di India ditangkap karena unggahan media sosial tentang jumpa pers tentang operasi militer terhadap Pakistan.

Ali Khan Mahmudabad, seorang profesor madya di Departemen Ilmu Politik di Universitas Ashoka, ditangkap pada hari Minggu berdasarkan pasal-pasal hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan yang merugikan pemeliharaan kerukunan masyarakat, hasutan pemberontakan bersenjata atau kegiatan subversif, dan penghinaan terhadap keyakinan agama.

Seorang pejabat polisi mengatakan kepada surat kabar Indian Express bahwa Mahmudabad, 42 tahun, ditangkap di ibu kota, New Delhi, 60 km (37 mil) selatan universitas, yang terletak di Sonepat di negara bagian Haryana.

Siapa Ali Khan Mahmudabad? Profesor India yang Ditangkap karena Kritik Operasi Sindoor

1. Diadukan oleh Politikus BJP

Sebuah laporan oleh publikasi daring Scroll.in pada hari Minggu mengutip pengacara Mahmudabad yang mengatakan bahwa kasus terhadapnya diajukan pada hari Sabtu berdasarkan pengaduan oleh Yogesh Jatheri, sekretaris jenderal sayap pemuda dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di Haryana.

Penangkapan dilakukan beberapa hari setelah Komisi Negara Bagian Haryana untuk Perempuan memanggil Mahmudabad untuk memberikan komentarnya pada pengarahan harian tentang operasi militer India di Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan. Kolonel Sofiya Qureshi dan Komandan Wing Vyomika Singh dari angkatan bersenjata India mengadakan pengarahan media tentang Operasi Sindoor, yang diluncurkan pada tanggal 6 Mei.

2. Mengkritik Kemunafikan India

Dalam sebuah posting Facebook pada tanggal 8 Mei, Mahmudabad mengatakan: “Saya sangat senang melihat begitu banyak komentator sayap kanan memuji Kolonel Sophia Qureishi, tetapi mungkin mereka juga dapat menuntut dengan lantang agar para korban hukuman gantung massal, buldoser sewenang-wenang, dan orang lain yang menjadi korban hasutan kebencian BJP dilindungi sebagai warga negara India."

“Penampilan dua tentara perempuan yang mempresentasikan temuan mereka penting, tetapi penampilan harus diterjemahkan ke dalam kenyataan di lapangan, jika tidak, itu hanya kemunafikan.”

Postingan tersebut merujuk pada Qureishi, seorang perwira Muslim di Angkatan Darat India, dan serangan terhadap Muslim, termasuk hukuman gantung dan penghancuran rumah mereka tanpa proses hukum.

Menurut laporan media lokal, Komisi Perempuan Haryana pada hari Senin mengatakan pernyataan profesor tersebut "meremehkan perwira perempuan di Angkatan Bersenjata India dan mendorong ketidakharmonisan komunal" dan memanggilnya.

Mahmudabad telah membela komentarnya dan mengatakan pada X bahwa komentar tersebut telah disalahpahami.

“Jika ada, seluruh komentar saya adalah tentang melindungi nyawa warga negara dan tentara. Lebih jauh, tidak ada sedikit pun misoginis tentang komentar saya yang dapat ditafsirkan sebagai anti-perempuan,” katanya.

3. Muslim Jadi Korban Kekerasan di India

Pada bulan Februari tahun lalu, kelompok hak asasi manusia Amnesty International mendesak pemerintah untuk menghentikan “penghancuran properti Muslim yang tidak adil”.

“Penghancuran properti Muslim yang tidak sah oleh otoritas India, yang disebut sebagai ‘keadilan buldoser’ oleh para pemimpin politik dan media, adalah kejam dan mengerikan. Penggusuran dan perampasan seperti itu sangat tidak adil, melanggar hukum, dan diskriminatif. Mereka menghancurkan keluarga – dan harus segera dihentikan,” kata Agnes Callamard, sekretaris jenderal Amnesty, dilansir Al Jazeera.

“Pihak berwenang telah berulang kali merusak aturan hukum, menghancurkan rumah, bisnis, atau tempat ibadah, melalui kampanye kebencian, pelecehan, kekerasan, dan persenjataan buldoser JCB. Pelanggaran hak asasi manusia ini harus segera ditangani,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Mahkamah Agung India telah memerintahkan penghentian apa yang disebut keadilan buldoser, tetapi hal itu tidak menghentikan pihak berwenang untuk mengabaikan proses hukum yang semestinya.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi dari BJP juga dituduh membiarkan kelompok pembela Hindu sayap kanan bertindak tanpa hukuman. Mereka telah menghakimi umat Muslim dan mencoba mengawasi hubungan antaragama. Modi telah berbicara menentang pembunuhan terhadap sapi oleh pembela, tetapi pemerintahnya tidak berbuat banyak untuk menghentikan aktivitas kelompok pembela.

4. Dapat Dukungan dari Para Aktivis

Para profesor dan aktivis di seluruh negeri telah menunjukkan dukungan mereka terhadap Mahmudabad.

Sebuah surat terbuka dengan sekitar 1.200 penanda tangan yang dirilis pada hari Jumat mengatakan: “Jelas bahwa Prof Khan memuji pengendalian diri strategis angkatan bersenjata, menganalisis bagaimana perbedaan antara teroris atau aktor non-negara dan militer Pakistan kini telah runtuh, dan mengatakan bahwa penampilan para perwira wanita yang dipilih untuk wawancara media adalah ‘penting’ sebagai bukti bahwa visi sekuler para pendiri Republik kita masih hidup.”

Gencatan senjata antara India dan Pakistan, yang diumumkan pada tanggal 10 Mei, menghentikan beberapa hari serangan rudal dan pesawat tak berawak melintasi perbatasan bersama mereka. Pakistan mengatakan sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan India sementara India mengatakan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan balik Pakistan.