Mufti Besar Oman Desak India Ingat Kebaikan Para Penguasa Muslim Terdahulu

Mufti Besar Oman Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili mendesak pemerintah India mengingat "kebaikan dan kebajikan" para penguasa Muslim India terdahulu.

Dia juga memberi selamat kepada warga Pakistan atas keberhasilan mereka mencapai "kemenangan atas para agresor mereka".

Pada hari Sabtu, setelah empat hari penembakan dan serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di kedua belah pihak, India dan Pakistan sepakat melakukan gencatan senjata.

Pada hari Senin, Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, mufti besar Oman, mengeluarkan pernyataan yang memberi selamat kepada Pakistan "atas kemenangan mereka atas para agresor mereka", merujuk kepada India.

Ia mengatakan dalam bahasa Arab bahwa, "Kami berharap mereka (Pakistan) akan berdiri dengan segala keteguhan dan kekuatan bersama saudara-saudara Muslim mereka yang tertindas, khususnya di tanah suci Al-Aqsa."

Mufti tersebut menambahkan, "Kami menyerukan kepada Pemerintah India untuk menghentikan permusuhannya terhadap umat Islam dan mengingat bagaimana para penguasa Muslim di masa lalu memperlakukan rakyatnya, terlepas dari agama mereka, dengan kebaikan dan kebajikan."

Banyak wilayah di anak benua India diperintah para penguasa Muslim sebelum kekaisaran Inggris mengambil alih.

Kekaisaran Mughal memerintah sebagian besar anak benua tersebut antara abad ke-16 dan ke-18.

Oman, Gwadar, dan Pakistan

Pada hari Sabtu, pemerintah Oman secara resmi menyambut baik perjanjian gencatan senjata antara India dan Pakistan.

Oman memiliki hubungan persahabatan dengan India dan Pakistan, tetapi juga berbagi perbatasan laut dengan Pakistan.

Pelabuhan Gwadar, yang sekarang menjadi bagian dari Balochistan di Pakistan, diperintah Oman selama hampir dua abad dari tahun 1784 hingga tahun 1950-an.

Oman menawarkan menjual Gwadar kepada India yang baru merdeka pada tahun 1956, tetapi pemerintah India yang dipimpin Jawaharlal Nehru menolak tawaran tersebut.

Pada tahun 1958, Oman menjual Gwadar ke Pakistan.

Tuduhan mufti bahwa pemerintah India "bermusuhan" terhadap umat Islam tampaknya merujuk pada tuduhan luas bahwa pemerintah India telah mendorong kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim.

Di bawah Perdana Menteri Narendra Modi, yang Partai Bharatiya Janata-nya telah berkuasa sejak 2014, gagasan Hindutva, terkadang dikenal sebagai nasionalisme Hindu, telah menjadi lebih populer.

Para kritikus mengatakan hal ini telah menyebabkan peningkatan kekerasan dan diskriminasi yang terdokumentasi terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim, Sikh, dan Kristen.

Laporan kantor luar negeri Inggris pada tahun 2002 menyatakan Modi yang saat itu menjabat sebagai menteri utama negara bagian Gujarat, "bertanggung jawab langsung" atas pogrom yang menewaskan lebih dari 1.000 Muslim India.

Konflik baru-baru ini antara India dan Pakistan dimulai setelah serangan brutal oleh tersangka pemberontak terhadap wisatawan India di Kashmir yang dikuasai India pada tanggal 22 April.

India menyalahkan serangan itu pada Pakistan, sementara Islamabad membantah keterlibatan apa pun.

Rabu lalu, 7 Mei, India melancarkan serangan mematikan di wilayah Pakistan pada Rabu pagi, yang menurut Pakistan menewaskan 36 orang, termasuk warga sipil.

India mengatakan penembakan Pakistan menewaskan 16 orang, termasuk warga sipil, di Kashmir yang dikuasai India.

Setelah itu terjadi hampir empat hari serangan udara dan penembakan yang intens antara kedua tetangga bersenjata nuklir itu, hingga Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Sabtu bahwa kedua negara telah mencapai gencatan senjata.

Konflik atas bekas negara bagian Kashmir yang terbagi telah menyebabkan tiga perang antara India dan Pakistan. Kedua negara saling menuduh menduduki wilayah tersebut.

India saat ini mengklaim wilayah itu sebagai "bagian integral" dari kedaulatannya, sementara Pakistan menyerukan plebisit termasuk di Kashmir yang dikuasai Pakistan untuk memberikan hak kepada warga Kashmir untuk menentukan nasib sendiri.