Muswil AMHTNSI, Prof Syahabuddin: Harus Obektif, tak Dipengaruhi Iming-iming Politik

BONE, PEDOMANMEDIA - Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Tata Negara IAIN Bone menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTNSI) Indonesia Timur 2023 di Aula Utama Kampus IAIN Bone, Jumat (26 - 28/5/2023). Muswil mengangkat tema "Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi Melalui Musyawarah Dalam Membentuk Mahasiswa HTN Yang Berintegritas".

Peserta Muswil AMHTNSI berasal dari UIN Datokarama Palu, IAIN Sultan Amai Gorontalo, IAIN Fattahul Muluk Papua, Universitas 19 November Kolaka, IAIN Palopo dan IAIN Bone.

Rektor IAIN Bone Prof Syahabuddin membuka Muswil AMHTN - SI secara resmi. Dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Bone dan Ketua Umum HM-PS HTN IAIN Bone.

Rektor IAIN Bone Prof Syahabuddin mengatakan, melalui Muswil AMHTN-SI ini diharapkan terpilih figur yang nantinya akan memimpin asosiasi untuk mengawal hukum di negara ini.

"Bahwa jangan sampai rapuh dalam hukum bertata negara. Olehnya itu, asosiasi atau musyawarah ini sangat menentukan untuk masa depan bangsa karena ini adalah menjaring atau menseleksi atau satu wadah untuk melaksanakan hukum itu yang sesungguhnya dengan cara berkeadilan.

"Olehnya musyawarah ini nanti akhirnya melahirkan satu figur. Ada figur nanti yang terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia Timur, nanti ini menjadi cikal bakal untuk dijadikan musyawarah nasional Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia Timur," terangnya.

"Olehnya itu diharapkan musyawarah ini betul-betul objektif tidak dipengaruhi oleh iming-iming kepentingan atau politik manapun sehingga melahirkan figur yang favorit," pungkasnya.

Ketua Umum HM-PS HTN IAIN Bone Ishak menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini sebagai ajang silaturahim dari berbagai kampus yang ada di Wilayah Indonesia Timur. Kemudian, kata dia, melalui Muswil ini akan mencari pemimpin sebagai koordinator wilayah AMHTN-SI untuk Wilayah Indonesia Timur.

"Kemudian kami berharap melalui Muswil ini, bagaimana kemudian Mahasiswa Hukum Tata Negara harus mengambil peran dan mengawal sistem kepemerintahan di Indonesia yang berideologi Pancasila, dan juga mampu menjadi bagian dari pada praktisi-praktisi hukum di Indonesia khususnya Wilayah Indonesia Timur," ungkapnya.