70 Persen Sekolah di Indonesia, Sudah Terapkan Kurikulum Merdeka Belajar

ARAH PANTURA, BREBES- Meski secara resmi penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar baru akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Namun, penerapan kurikulum Merdeka Belajar, sudah mulai ada diterapkan sejak tahun 2021 secara bertahap.

Di Tahun 2023 ini, sudah 70 persen sekolah di Indonesia baik SD, SMP hingga setingkat SMA, sudah menerapkan kurikulum merdeka.

Hal ini terungkap, saat Workshop Pendidikan, yang digelar Kementerian Pendidikan RI bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, di Grand Dian Hotel Brebes, Sabtu (13/05/23) siang, yang mengambil tema mendidik manusia dengan jiwa yang merdeka dengan sebagai konsepsi dasar dalam merdeka belajar.

Direktur Kepala Sekolah Pendidikan dan Tendik, Kemendikbud Ri, Praptono mengatakan, bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan karena selain lebih sederhana dan juga menghilangkan materi pembelajaran yang tidak menjadi prioritas.

Yang pertama, bahwa paradigmanya kita bergeser, yakni berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Kemudian yang kedua kurikulum Merdeka Belajar ini lebih sederhana. Artinya dari kurikulum 2013, beberapa tujuan pembelajaran yang tidak prioritas itu dicabut materinya tidak perlu diajarkan kepada siswa, kata Praptono.

Praptono menilai kurikulum merdeka lebih fleksibel, dimana guru diberikan keleluasaan untuk membuat struktur kurikulum maupun materinya, yang diatur oleh gurunya untuk mengajar 2 tahun. Jadi nantinya guru bisa mengatur sampai pada 2 tahun jadi level tidak lagi per semester atau triwulan, ungkap Praptono.

Selanjutnya menurut Praptono, kurikulum Merdeka Belajar itu lebih kontekstual, sehingga dikenalkan pembelajaran berbasis project, gimana guru berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan aktivitas yang dilakukan bersama dengan siswa.

Kurikulum Merdeka Belajar dilakukan, yakni diawali di tahun 2021 dengan penerapan sekolah penggerak, sebagai piloting untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar. lalu ditahun ajaran 2022, dipersilahkan sekolah yang sudah siap bisa menerapkan kurikulum merdeka. Secara resmi direncanakan pemerintah baru akan menerapkan pada tahun 2024 mendatang, jelas Praptono.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Abdul Fikri Faqih menjelaskan, secara konsep kurikulum Merdeka Belajar hampir sama dengan kurikulum sebelumnya. Akan tetapi menurutnya, saat fokusnya kepada murid bukan kagi kepada guru.

Kalau saya baca konsepnya semua guru, artinya guru bisa menjadi murid dan murid bjsa menjadi guru. Karena tidak menggunakan teori tabularasa, seperti siswa seperti kertas putih yang perlu ditulis oleh gurunya. Jadi makhluk yang sudah punya potensi dari sananya dengan membawa karakteristik membawa potensi bahkan bahwa pengetahuan, jelas Fikri.

Fikri menambahkan, bahwa kurikulum Merdeka Belajar, menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni memanusiakan manusia, serta menerapkan kodrat alam yang natural dan kebangsaan. Akan tetapi pada kurikulum saat ini, yang menggunakan perangkat-perangkat yang modern, yang serba digital banyak dikeluhkan.

Makanya kurikulum yang sedang berjalan saat ini, tentang bagaimana menilai atau mengevaluasi kurikulum yang sedang terjadi atau capaian-capaiannya, serba menggunakan digital, sehingga masih banyak dikeluhkan, pungkasnya.***