Partai adalah Isu Seteru Soekarno-Hatta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintah yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sebagai sebuah republik, barangtentu Indonesia adalah sebuah negara demokrasi.

Bagaimana tidak? UU No. 39 tahun 1999 menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Berbicara mengenai memilih dan dipilih, barangtentu kata tersebut memiliki kedekatan dengan partai politik.

Dewasa ini ada lebih dari dua partai yang beroperasi di Indonesia, mulai dari partai daerah seperti Partai Aceh dan Papua sampai pada partai nasional semisal PDI-P, PKB atau Golkar. Menurut buku Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia karya Syariffudin Jurdi, banyaknya partai adalah suatu kesenangan tersendiri bagi Mohammad Hatta.

Reaksi Bung Hatta dapat dipahami karena partai merupakan kendaran politik yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta merapihkan ideologi-ideologi yang berbeda dan menjadi takaran demokrasi. Sayangnya sistem lebih dari satu partai kesenangan Bung Hatta tersebut malah jadi kejengkelan Bung Karno.

Biografi Soekarno, the Uncensored Life of Bung Karno, karya Abraham Panumbangan menjelaskan bahwa Soekarno memiliki kepercayaan yang kuat akan musyarawah dan mufakat. Alhasil, ia lebih menyukai gagasan partai tunggal karena ia menganggap sistem multipartai akan membawa perpecahan.

Prediksi Soekarno tersebut terbukti tidak meleset. Demokrasi Liberal yang berjalan hampi satu dekade tersebut sarat akan pemberontakan daerah dan ketidakstabilan politik sebagai akibat dari jatuh bangun s elain konflik di luar partai.

Adapun konflik di dalam partai, dalam Biografi Gus Dur karya Greg Barton diungkapan bahwa salah satu contohnya adala Nahdatul Ulama yang mendirikan partai sendiri setelah menarik dukungannya dari Masyumi.

Ketidakstabilan politik yang berlarut tersebut diakhiri oleh Soekarno ketika ia menerbitkan Dekrit Presiden tahun 1959 yang didukung oleh TNI. Dekrit Presiden tersebut memulai masa tujuh tahun terakhir pemerintah Soekarno yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin.

Kesan otoriter tercurahkan dalam Demokrasi Terpimpin ini. Bagaimana tidak? Soekarno diketahui membubarkan partai oposisi seperti Masyumi.

Situasi terpojoknya sistem multipartai tersebut agaknya mereda setelah kejatuhan Soekarno yakni setelah peristiwa G-30S.

Kalangan intelektual dan pihak-pihak prodemokrasi menaruh harapan pada Soeharto bahwa masa kekuasaanya akan lebih demokratis. Sayangnya, ia tidak begitu jauh berbeda dari sang pendahulu.

Upheaval karya akademisi Jared Diamond menjelaskan pendapat tersirat Soeharto tentang sistem multipartai. Pendapat Soeharto tentang sistem multipartai adalah bahwa ia setuju saja dengan mekanisme tersebut selama tidak menimbulkan kekacauan.

Pernyataan tersirat Soeharto tersebut terwujud di kemudian hari dengan ketetapan MPR tahun 1973 tentang penyederhanaan partai. Partai yang sejenis akan dikelompokan menjadi satu.

Ada total tiga partai yang berkontestasi dalam pemilu era Orba yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Kembali pada Greg Barton, meskipun terlihat sebagai sebuah demokrasi, Indonesia era Soeharto adalah negara yang tidak demokratis karena Golkar selalu dengan mudah mengalahkan dua pesaingnya.

Tren supremasi Golkar ini berakhir ketika Krisis Moneter tahun 1998 melanda Indonesia. Kejatuhan Soeharto membuka kran demokrasi yang menghembuskan angin segar bagi munculnya partai-partai baru.

Mahasiswa Universitas Negeri Malang