Aturan Baru Tambang dan Ekspor Bayangi Emiten SDA, Fitch Petakan Sektor Paling Rentan

Aturan Baru Tambang dan Ekspor Bayangi Emiten SDA, Fitch Petakan Sektor Paling Rentan

Ekonomi | idxchannel | Minggu, 22 November 2026 - 13:14
share

IDXChannel - Sejumlah emiten sektor sumber daya alam (SDA) menghadapi risiko tekanan arus kas seiring rencana pemerintah memperketat aturan pertambangan, ekspor, hingga penempatan devisa hasil ekspor (DHE).

Namun, dampaknya diperkirakan tidak merata dan akan lebih berat dirasakan perusahaan dengan biaya produksi tinggi, likuiditas terbatas, serta ketergantungan pada satu komoditas.

Fitch Ratings menilai perubahan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional dan kebutuhan modal kerja perusahaan di sepanjang rantai industri sumber daya alam. Risiko terutama membayangi emiten yang memiliki ruang terbatas untuk menyerap tambahan beban regulasi maupun gangguan kegiatan ekspor.

Dalam laporan bertajuk Evolving Indonesian Rules Raise Risks for Natural-Resource Producers yang terbit pada 19 November 2026, Fitch menyoroti sejumlah kebijakan yang berpotensi memengaruhi profil kredit perusahaan, mulai dari rencana peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan, pembentukan mekanisme verifikasi ekspor oleh Danantara, hingga wacana bea keluar batu bara.

Salah satu risiko terbesar berasal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 14 November 2026.

Prabowo menyampaikan bahwa sedikitnya 70 persen manfaat dari izin pertambangan seharusnya diterima negara, sekaligus membuka kemungkinan kepemilikan saham yang dikendalikan pemerintah.

Meski demikian, mekanisme penerapannya belum dijelaskan secara terperinci.

Fitch menilai dampaknya terhadap perusahaan tambang akan bergantung pada apakah target tersebut mencakup pajak, royalti, dan manfaat ekonomi domestik yang selama ini sudah diterima negara, atau justru menciptakan tambahan kewajiban atas arus kas maupun kepemilikan perusahaan.

Perusahaan tambang dengan biaya produksi tinggi dan kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex) besar dinilai paling rentan apabila pemerintah benar-benar meningkatkan porsi penerimaan dari kegiatan pertambangan.

Risiko berikutnya datang dari rencana verifikasi harga dan dokumen ekspor oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027. Dalam mekanisme ini, eksportir tetap menguasai komoditas dan kontrak komersialnya.

Fitch menilai biaya langsung dari mekanisme tersebut masih dapat ditanggung eksportir. Namun, potensi keterlambatan proses verifikasi dapat memperpanjang siklus modal kerja dan meningkatkan kebutuhan likuiditas perusahaan.

Besaran biaya final untuk ekspor minyak sawit dijadwalkan ditetapkan pada Desember 2026. Sementara itu, tarif untuk batu bara dan ferroalloy masih belum diputuskan.

Khusus industri minyak sawit, Fitch menilai tambahan biaya verifikasi relatif kecil dibandingkan pungutan ekspor yang sudah berlaku.

Dengan harga referensi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar USD978,90 per ton pada November 2026, bea keluar dan pungutan ekspor yang berlaku mencapai USD246,36 per ton atau setara 25,2 persen dari harga referensi.

Meski demikian, eksportir dengan likuiditas terbatas tetap berisiko menghadapi tekanan apabila proses administrasi dan pengiriman mengalami keterlambatan.

Di sisi lain, ketentuan penempatan devisa hasil ekspor juga berpotensi mengurangi fleksibilitas keuangan perusahaan.

Eksportir nonmigas pada umumnya diwajibkan menempatkan 100 persen hasil ekspornya di dalam negeri selama 12 bulan.

Dana tersebut memang masih dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban domestik dan pembayaran utang.

Namun, kewajiban penempatan dana dalam jangka waktu tertentu tetap membatasi keleluasaan perusahaan dalam mengelola kas, terutama bagi emiten yang memiliki kebutuhan investasi besar.

Batu Bara dan Kontraktor Tambang Lebih Rentan

Dari sejumlah subsektor yang dianalisis, Fitch menyoroti perbedaan kemampuan produsen batu bara dalam menyerap potensi bea keluar sebesar 1-5 persen yang tengah dipertimbangkan pemerintah.

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menghadapi tambahan beban tersebut.

Posisi kas bersih, biaya produksi rendah, dan kebutuhan capex yang terbatas menjadi penopang kemampuan keuangan perusahaan.

Sebaliknya, PT Indika Energy Tbk (INDY) memiliki ruang yang lebih terbatas karena arus kas dari bisnis batu bara juga digunakan untuk membiayai ekspansi ke sektor pertambangan emas.

Meski demikian, Fitch menilai likuiditas jangka pendek perusahaan masih memadai.

Kontraktor pertambangan juga menghadapi risiko tersendiri, terutama perusahaan dengan konsentrasi pelanggan tinggi dan likuiditas lemah.

Gangguan persetujuan kegiatan operasional maupun kebijakan baru mengenai keterlibatan kontraktor lokal dan pembatasan kontraktor terafiliasi dapat menghambat aktivitas pelanggan, yang pada akhirnya menekan utilisasi alat berat kontraktor.

Fitch mencontohkan penurunan peringkat PT Bukit Makmur Mandiri Utama menjadi CCC-(idn) dari A(idn) pada 11 November 2026.

Penurunan tersebut mencerminkan kondisi likuiditas yang tidak didukung sumber pendanaan memadai, risiko pembiayaan kembali utang, serta tingkat leverage yang tidak berkelanjutan.

Persetujuan kementerian yang tertunda turut menurunkan utilisasi peralatan setelah salah satu pelanggan utama perusahaan menyatakan kondisi force majeure. Kondisi tersebut semakin memperburuk likuiditas perusahaan.

Integrasi Bisnis dan Diversifikasi Jadi Penyangga

Selain kebijakan pemerintah, Fitch menilai karakteristik bisnis juga menjadi pembeda utama dalam menentukan tingkat kerentanan masing-masing emiten.

Perusahaan pengolahan yang berdiri sendiri atau tidak terintegrasi lebih rentan terhadap gangguan pasokan bahan baku maupun ekspor dibandingkan perusahaan yang memiliki integrasi bisnis dari hulu hingga hilir.

Dalam industri nikel dan ferroalloy, ketergantungan terhadap pasokan bahan baku, fasilitas pengolahan yang berdiri sendiri, serta penjualan produk antara menjadi sejumlah faktor yang meningkatkan kerentanan.

Sebaliknya, kepemilikan tambang dan fasilitas pengolahan yang terintegrasi, disertai diversifikasi produk, dapat menjadi penyangga.

Fitch juga membandingkan profil bisnis Golden Agri-Resources dengan SD Guthrie Berhad.

Konsentrasi operasional Golden Agri-Resources di Indonesia meningkatkan eksposur perusahaan terhadap biaya ekspor dan potensi gangguan pengiriman.

Sementara itu, diversifikasi geografis dan neraca keuangan yang lebih kuat pada SD Guthrie menjadi faktor penyangga.

Di sisi lain, perusahaan milik negara seperti PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dan anak usahanya berpotensi menghadapi tuntutan investasi yang diarahkan pemerintah maupun permintaan dividen lebih besar.

Meski demikian, akses pendanaan yang lebih kuat dapat membantu meredam tekanan tersebut.

Fitch menegaskan belum memasukkan target penerimaan negara sebesar 70 persen, biaya verifikasi DSI, maupun potensi bea keluar batu bara ke dalam asumsi dasar pemeringkatannya.

Hal ini karena ketentuan final dari berbagai kebijakan tersebut masih belum jelas.

Menurut Fitch, target porsi manfaat negara sebesar 70 persen berpotensi menimbulkan dampak kredit paling besar apabila benar-benar meningkatkan porsi arus kas atau kepemilikan yang menjadi hak pemerintah.

Jika gangguan terhadap persetujuan produksi, ekspor, atau akses perusahaan terhadap dana berlangsung luas dan berkelanjutan, Fitch membuka kemungkinan untuk mengevaluasi kembali penilaian risiko negara Indonesia terhadap kegiatan pertambangan. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Topik Menarik