Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Aturannya
JAKARTA – Apakah bikin SKCK Wajib punya BPJS Kesehatan aktif?
Masyarakat yang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif, termasuk BPJS Kesehatan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seluruh pemohon karena terdapat tiga kelompok yang mendapat pengecualian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2026.
Aturan mengenai kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan tersebut berlaku sejak 20 Mei 2026. Ketentuan ini menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang mengajukan penerbitan SKCK.
SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri untuk menerangkan ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang. Dokumen ini umumnya diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, hingga pengurusan administrasi tertentu.
Siapa yang Wajib Memiliki BPJS Kesehatan Aktif?
Ketentuan kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Perpol Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan SKCK. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap pemohon, baik WNI maupun WNA, harus terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, kepesertaan tersebut diperiksa melalui mekanisme pertukaran data atau interoperabilitas antara Polri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dengan mekanisme tersebut, pemohon tidak hanya perlu mengisi data identitas, tetapi juga memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan masih aktif saat mengajukan SKCK.
Tiga Kelompok yang Dikecualikan
Meski menjadi persyaratan umum, kewajiban memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif tidak berlaku bagi seluruh pemohon.
Pasal 2 ayat 5 Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur tiga kelompok yang dikecualikan, yaitu:
1. WNI yang berada di luar negeri.
2. WNA yang berdomisili di Indonesia dan tidak bekerja.
3. WNA yang berdomisili di Indonesia dan bekerja kurang dari enam bulan.
Dengan demikian, WNI yang berada di dalam negeri dan WNA yang bekerja di Indonesia selama enam bulan atau lebih tetap harus memenuhi persyaratan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan.
Bagaimana Jika Mengurus SKCK Secara Manual?
Penerbitan SKCK pada dasarnya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri. Namun, Polri tetap menyediakan mekanisme penerbitan secara manual apabila aplikasi layanan digital tersebut tidak berfungsi dan kondisi itu telah dinyatakan melalui pemberitahuan resmi.
Dalam pengurusan secara manual, pemohon harus mendatangi loket pelayanan SKCK di kantor kepolisian setempat dengan membawa sejumlah dokumen pendukung.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Perpol Nomor 1 Tahun 2026, salah satu dokumen yang harus diserahkan adalah bukti status peserta aktif Jaminan Kesehatan.
Adapun Pasal 14 ayat 5 mengatur bahwa bukti tersebut dapat berupa tangkapan layar status kepesertaan aktif pada sistem informasi BPJS Kesehatan, bukti pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bulan berjalan, atau dokumen lain yang sah sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
Perpol Terbaru Cabut Aturan Lama
Perlu diketahui, Perpol Nomor 1 Tahun 2026 telah mencabut Perpol Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK. Dengan demikian, ketentuan terbaru mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan SKCK harus mengacu pada aturan yang mulai berlaku pada 20 Mei 2026 tersebut.
Bagi masyarakat yang ingin mengajukan SKCK, memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif menjadi salah satu langkah penting sebelum mengurus dokumen tersebut.
Jadi, apakah membuat SKCK wajib memiliki BPJS Kesehatan aktif? Jawabannya adalah ya, bagi pemohon yang tidak termasuk dalam tiga kelompok pengecualian sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2026.









