5 Syarat Dapat BSU 2026 Rp900.000, Cek Kriteria Penerimanya
JAKARTA – Pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, calon penerima harus memenuhi lima kriteria, mulai dari berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga memiliki gaji sesuai batas yang ditetapkan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa calon penerima BSU harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Selain itu, pemerintah menetapkan batas upah serta sejumlah ketentuan lain untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi kriteria.
Berikut lima syarat mendapatkan BSU 2026 sebesar Rp900.000:
1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)
Calon penerima BSU harus merupakan WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas tersebut menjadi salah satu persyaratan untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan pemerintah.
2. Terdaftar Aktif sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Status kepesertaan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan calon penerima BSU.
3. Memiliki Gaji Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan
Pemerintah menetapkan batas gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan bagi calon penerima BSU.
Namun, ketentuan tersebut menyesuaikan dengan upah minimum daerah. Bagi pekerja di wilayah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Kemnaker juga menjelaskan bahwa upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
4. Diprioritaskan bagi Pekerja yang Bukan Penerima PKH
Pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.
Ketentuan ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan subsidi upah.
5. Bukan ASN, Anggota TNI, atau Polri
BSU tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
Dengan demikian, bantuan ini ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan pemerintah.
Besaran BSU 2026 Rp900.000
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima yang memenuhi persyaratan akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000.
Pemerintah menyalurkan bantuan tersebut sekaligus kepada pekerja atau buruh yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima.
Indah mengatakan, BSU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja di tengah kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026).
Pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan penyaluran BSU 2026 dapat mengakses laman resmi Kemnaker melalui https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630.
