Pemerintah Pastikan Reformasi Pasar Modal RI, Beri Pesan Khusus ke Investor

JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan reformasi pasar modal, guna menjawab berbagai kekhawatiran investor asing sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal domestik.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah mendengarkan berbagai masukan dan kekhawatiran yang disampaikan investor. Menurutnya, reformasi pasar modal menjadi langkah penting mengingat perannya yang strategis bagi perekonomian nasional.

"Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang telah disampaikan. Kami mendengarkan seluruh masukan dan kekhawatiran tersebut," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dradjad memaparkan terdapat tiga agenda utama yang dibahas pemerintah bersama para pemangku kepentingan pasar modal. Pertama adalah mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi untuk meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di bursa.

Menurutnya, upaya tersebut akan didukung melalui Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertugas menangani persoalan regulasi serta penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi.

"Kami memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertanggung jawab menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Kami akan mengerahkan seluruh upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan debottlenecking tersebut," ucap Dradjad.

Kemudian yang kedua, pemerintah mendorong OJK dan BEI mempercepat proses pengambilan keputusan apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran atau pelanggaran di pasar modal.

Dradjad menilai BEI selama ini telah efektif dalam menjalankan penegakan hukum. Namun, dia meminta otoritas bursa meningkatkan komunikasi kepada publik mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat terkait proses dan keputusan yang diambil.

"Kami menyarankan agar BEI meningkatkan komunikasi mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan yang diambil terkait penegakan hukum tersebut," ucap Dradjad.

Ketiga, pemerintah menilai edukasi kepada para pemangku kepentingan dan investor mengenai pasar keuangan perlu dilakukan. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti seluruh masukan," kata Dradjad.