Gaji PNS Bakal Dibayar lewat Kopdes, Wamendagri: Masih Kita Kaji

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena memerlukan kesiapan kelembagaan dan perubahan sistem penggajian yang signifikan. Pemerintah akan mematangkan kajian tersebut sebelum memutuskan apakah mekanisme pembayaran gaji ASN dapat dialihkan melalui koperasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan penyaluran gaji ASN selama ini telah berjalan melalui perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Karena itu, kesiapan Kopdes Merah Putih perlu dipastikan sebelum usulan tersebut diterapkan.

"Kita selama ini kan sudah berjalan, ya, melalui ada yang Himbara, ada yang BPD juga, ya, gitu. Jadi, perlu kita pastikan sejauh mana Kopdes-Kopdes itu memiliki kesiapan kelembagaan, kan itu penting, ya. Karena ini kan menyangkut dapur dari ASN ini semua," kata Bima Arya di Jakarta, Senin (12/10).

Baca Juga:Gaji ASN dan Pensiunan Dibayar lewat Koperasi, Begini Penjelasan Kemenkop

Ia mengungkapkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah berkoordinasi dengan Kemendagri mengenai usulan tersebut. Meski demikian, pemerintah masih melakukan kajian secara hati-hati mengingat pengalihan mekanisme pembayaran gaji ASN bukan persoalan sederhana."Masih kita kaji. Ya, kita matangkan dulu lah. Kita kaji secara hati-hati karena ini kan bukan hal yang sederhana. Bukan hal sederhana dan terjadi perubahan sistem yang cukup signifikan, ya," ujarnya.

Menurut Bima Arya, mekanisme pembayaran gaji ASN yang berlaku saat ini tidak mengalami kendala. Oleh karena itu, setiap rencana perubahan perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta dampaknya terhadap sistem pembayaran yang telah berjalan.

Baca Juga:Soal Wacana Koperasi Salurkan Gaji PNS dan Bayar Pensiun, Begini Kata OJK

Ia menduga usulan penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih berkaitan dengan upaya memperkuat peran dan pemberdayaan koperasi. Namun, ia menegaskan tujuan tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut sebelum pemerintah mengambil keputusan. "Ya mungkin untuk penguatan, pemberdayaan koperasi juga mungkin, ya. Tapi kan perlu kita kaji. Semuanya perlu kita kaji lebih hati-hati, ya," kata dia.