Aturan Main Pekerja Kontrak Diperketat, UU Pelindungan Ketenagakerjaan: PKWT Paling Lama 4 Tahun

Pemerintah resmi memperketat aturan soal pekerja kontrak melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan terbaru, masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibatasi maksimal empat tahun, mencakup dua tahun kontrak awal dan dua kali perpanjangan masing-masing selama satu tahun.

Hal tersebut tertuang dalam pasal 82 bagian kedua UU Pelindungan Ketenagakerjaan soal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan paling lama 2 tahun, dan hanya dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 tahun.

Kontrak pekerjaan model ini, dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan wajib membuat perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika tidak membuat perjanjian tertulis, maka kontrak kerja dimasukkan dalam kategori perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Baca Juga: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Cadangan Pesangon, Buruh: Iuran dari PerusahaanPerjanjian kerja waktu tertentu dalam UU baru ini juga tidak mengenal adanya masa percobaan kerja, yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2). Selain itu, PKWT juga dalam ketentuan baru dibatasi hanya bisa dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Pada pasal 87 dijelaskan pekerjaan yang dimaksud mencakup, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 2 tahun, serta pekerjaan yang bersifat musiman

Selain itu pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Baca Juga: 9 Poin Penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang Baru Disahkan DPR

"Pekerjaan kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap," tulis Pasal 87 ayat (2) dikutip Senin (9/11/2026). Selain itu, pekerja atau buruh yang terikat kontrak dengan perusahaan menggunakan model PKWT berhak menerima uang kompensasi dari perusahaan apabila masa kerja yang disepakati telah berakhir. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang bersangkutan.

UU juga memberikan ancaman sanksi kepada perusahaan apabila tidak memberikan uang kompensasi kepada karyawan PKWT. Mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.