Pemerintah Cabut HGU Tiga Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla
Pemerintah menyiapkan pencabutan seluruh Hak Guna Usaha (HGU) milik tiga perusahaan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan total luas mencapai 22.914,25 hektare. Langkah tersebut merupakan bagian dari penertiban terhadap 11 perusahaan pemegang HGU yang direkomendasikan untuk dikenai sanksi administratif terkait kasus karhutla.
"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan tiga perusahaan yang akan dicabut seluruh HGU-nya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Baca Juga:Soal Pemanggilan Nusron, Ketua KPK: Makin Cepat Makin Bagus
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar melebihi 50, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Penertiban dilakukan ATR/BPN sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.Selain pencabutan seluruh HGU, ATR/BPN menyiapkan sejumlah tindakan terhadap perusahaan lainnya. HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang telah berakhir sejak 2020, ditetapkan tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Sementara itu, PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang belum memiliki HGU tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak tersebut maupun izin usaha perkebunan. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut. Adapun pencabutan sebagian HGU akan dilakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki lahan seluas 1.510,2639 hektare.Nusron mengatakan hasil evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut telah disampaikan dan saat ini memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK). Proses penertiban juga masih mencakup pendalaman terhadap sejumlah perusahaan untuk menentukan luas HGU yang akan dikenai pencabutan. "Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ujarnya.
Baca Juga:Tak Jemput Paksa Nusron Wahid, Pimpinan KPK Dilaporkan ke Dewas
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penertiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar.
