AS Bongkar Skandal Raksasa, Lebih dari 40 Negara Bantu China Akali Tarif Trump
Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali bikin gempar setelah Gedung Putih merilis laporan berjudul "The Great Transshipment Scam". Laporan tersebut secara terbuka menuduh lebih dari 40 negara di dunia, termasuk sekutu utama AS seperti Kanada, Meksiko, India, Jepang, hingga Korea Selatan telah membantu China menghindari tarif impor mahal AS dengan cara memalsukan rute pengiriman.
Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro menyebutkan praktek transit ilegal (transshipment) ini sebagai skandal penyelundupan modern yang merugikan AS hingga puluhan miliar dolar dan merebut ribuan lapangan kerja warga Amerika.
Dalam laporan Gedung Putih, China dituduh memanfaatkan negara-negara perantara untuk menutupi asal-usul asli produknya. Barang-barang seperti komponen elektronik, sirkuit, peralatan listrik, hingga suku cadang kendaraan hanya melintasi negara ketiga untuk proses pengemasan ulang (repackaging) atau perubahan dokumen sebelum akhirnya dikirim ke AS.
Baca Juga: Tarif Trump Ilegal? AS Resmi Kembalikan Dana Jumbo Rp1.787 Triliun ke Korporasi
Praktik ini digambarkan oleh Gedung Putih sebagai 'kejahatan yang dibungkus kertas dokumen'. "Apa yang berubah dalam Great Transshipment Scam hari ini bukan sekadar kecepatan dan skalanya, melainkan kedalaman dan kecanggihan jaringan logistik bayangan (Shadow Transshipment Network) yang digunakan Tiongkok," tulis Gedung Putih dalam laporannya.
Guna memutus rantai transshipment ilegal ini, otoritas Perbatasan dan Bea Cukai AS resmi mengerahkan kecerdasan buatan (AI) canggih bernama "Detective Border". Sistem AI ini dilatih untuk menganalisis data riwayat pengiriman, foto penginderaan visual (computer vision), profil kepemilikan perusahaan, hingga ketidaksesuaian kapasitas produksi di negara transit demi mendeteksi produk yang diduga asal China.
Tudingan keras dari Washington langsung memicu tanggapan dari Kedutaan Besar China di Washington. Pihak China menegaskan penolakannya terhadap pengenaan tarif sepihak dan penggunaan kekuatan negara untuk menekan perusahaan-perusahaan China.
Baca Juga: 60 Negara Resmi Kena Tarif Impor Baru Trump, Ini Dampaknya ke Dompet Warga AS
"Perang dagang tidak pernah menghasilkan pemenang. Setiap tindakan atau perjanjian sepihak mengenai transit barang tidak boleh menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga," ujar juru bicara Kedutaan Besar China.
Laporan skandal ini diperkirakan akan menjadi kartu truf bagi Donald Trump menjelang pertemuan resminya dengan Presiden China, Xi Jinping di Washington pada September mendatang.
