6 Fakta Gaji Guru hingga Sorotan Prabowo soal Rakyat Miskin Bertambah

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah persoalan ekonomi nasional, mulai dari belum naiknya gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS), kebocoran penerimaan negara, hingga anomali pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi pemerintah.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam dua kesempatan berbeda, yakni saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, serta dalam pemaparan mengenai kondisi ekonomi nasional.

Berikut Okezone rangkum sejumlah fakta terkait sorotan Prabowo soal gaji guru hingga kemiskinan yang bertambah, Minggu (28/6/2026): 

1. Gaji Guru dan PNS Belum Naik karena Anggaran Tidak Cukup

Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat dinaikkan karena keterbatasan anggaran negara.

Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah adanya kebocoran penerimaan negara yang cukup besar.

“Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

2. Kebocoran Penerimaan Negara Capai Rp2.500 Triliun per Tahun

Prabowo menyebut kebocoran penerimaan negara diperkirakan mencapai sekitar 150 miliar dolar AS atau setara Rp2.500 triliun per tahun.

Ia menilai kondisi tersebut disebabkan oleh praktik kecurangan seperti under invoicing dalam aktivitas perdagangan.

“Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

3. Pemerintah Perkuat Tata Kelola untuk Tutup Kebocoran

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah disebut tengah memperkuat tata kelola ekonomi nasional guna menutup celah kebocoran.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui sistem satu pintu.

Selain itu, pemerintah juga menutup sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi, dengan jumlah mencapai sekitar 240 BUMN.

4. Prabowo Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Prabowo juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim stabil di kisaran 5 persen per tahun, namun dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, secara logika, pertumbuhan tersebut seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Tapi kenyataannya, setelah 7 tahun tumbuh 5 persen, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah?” ujarnya.

5. Rakyat Miskin Bertambah, Kelas Menengah Menyusut

Prabowo menyebut terdapat ketidaksesuaian antara data pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, di mana jumlah penduduk miskin justru bertambah dan kelas menengah mengalami penyusutan.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi hasil pertumbuhan ekonomi.

“Yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang,” kata Prabowo.

6. Prabowo Nilai Sistem Ekonomi Perlu Dievaluasi

Menurut Prabowo, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem ekonomi yang berjalan saat ini.

Ia menegaskan perlunya evaluasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

“Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti sistem kita keliru,” ujarnya.