Soal Orang Desa Tak Pakai Dolar, Misbakhun: Upaya Menenangkan Rakyat

JAKARTA - DPR RI menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal warga desa yang tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pernyataan tersebut sebagai upaya seorang pemimpin menciptakan ketenangan di tengah masyarakat.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu adalah upaya untuk menenangkan masyarakat. Jangan dibaca terlalu eksplisit. Upaya Bapak Presiden adalah menenangkan masyarakat. Karena apa? Fundamental ekonomi kita kuat," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senin (18/5/2026).

Ia mengimbau agar masyarakat tidak membandingkan pelemahan nilai rupiah saat ini dengan kondisi menjelang krisis 1998. Misbakhun menilai komposisi struktur ekonomi saat ini sangat berbeda dibandingkan kondisi ekonomi Indonesia menjelang krisis moneter.

"Yang ingin dijaga oleh Bapak Presiden itu adalah jangan sampai masyarakat terjadi kepanikan. Karena masyarakat harus dijaga jangan sampai kemudian gejolak isu itu menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Adanya ketidakstabilan politik, karena masyarakat sibuk membicarakan hal-hal yang sifatnya rumor-rumor seperti itu," lanjutnya.

Lebih jauh, Misbakhun menjelaskan bahwa meskipun dampak penguatan dolar AS dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, pesan Presiden harus dipahami sebagai komunikasi untuk menjaga stabilitas psikologis publik, bukan pernyataan teknis mengenai mekanisme ekonomi.

"Tujuannya adalah menenangkan. Kalau kemudian ada pengamat membandingkan dengan, 'Oh BBM kita diimpor pakai dolar,' ya semua orang tahu. Tapi pesan itu adalah pesan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dalam rangka menenangkan kemudian diadu dengan argumentasi teknis yang tidak nyambung, tidak ketemu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Misbakhun menegaskan bahwa Komisi XI DPR telah meminta Bank Indonesia melakukan langkah-langkah terukur untuk memperkuat nilai tukar rupiah. DPR bahkan meminta BI mengarahkan rupiah kembali ke level Rp16.500 per dolar AS sesuai asumsi makro dalam APBN 2026.

"Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh, bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punyai, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka Rp16.500 rata-rata," tegasnya.