Subholding Downstream Pertamina Seharusnya Bikin Operasional Hilir Makin Optimal
Terbentuknya Subholding Downstream PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu meningkatkan optimalisasi operasional hilir migas. Hingga pada akhirnya bisa mendukung Pertamina dalam menjamin pasokan BBM, yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Adapun Subholding ini merupakan hasil penggabungan tiga entitas di sektor hilir, yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menerangkan, pembentukan Sub Holding Downstream seharusnya memang bisa membuat operasional hilir lebih optimal. Sebab kata dia, dengan menjadikan PPN, PIS, dan KPI ke dalam ’satu atap’, akan membuat proses operasional menjadi lebih sederhana.
Baca Juga: Pertamina Gas Dukung Pengembangan Ekosistem Hilir Migas
“Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya,” kata Komaidi.
Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga (PPN) saat ini menjadi entitas penerima penggabungan. Penggabungan dimaksud dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan oil company sejenis lainnya.
Komaidi menambahkan, dengan proses yang lebih sederhana, maka segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat.
Komaidi mencontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak. Dalam kondisi demikian, proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.
”Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu. Maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana,” jelasnya.Begitu juga ketika stok BBM ketika terjadi indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah. Maka sebagai antisipasi, Sub Holding Downstream tinggal memetakan, misal BBM akan disuplai dari kilang mana. Begitu pula dengan pengangkutan lewat kapal, bisa dilakukan lebih cepat. ”Jadi tidak perlu Patra mengontak KPI lebih dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana,” jelas Komaidi.
Baca Juga: Pakar Migas: Subholding Dibentuk Supaya Pertamina Bergerak Lebih Cepat
”Jadi lebih cepat. Kalau dulu, ibaratnya, oke, isi form dulu dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena satu atap, gak perlu isi form,” lanjutnya.
Karena itu pula, Komaidi optimistis, bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026.
”Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya,” kata dia.
Pertamina sendiri, secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.
Pemebentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.
