Ini Daerah dengan Kisaran Gaji PPPK Paruh Waktu Tertinggi dan Terendah Indonesia

JAKARTA - Ini daerah dengan kisaran gaji PPPK paruh waktu tertinggi dan terendah di Indonesia.

Gaji dan tunjangan PPPK paruh waktu mengacu pada PMK Nomor 83 Tahun 2022 sebagai acuan besaran minimal. Gaji pokok PPPK paruh waktu minimal setara dengan penghasilan terakhir saat masih honorer atau mengikuti UMP/UMK wilayah penempatan.
Besaran gaji bervariasi sesuai daerah. Rentang gaji nasional berkisar antara Rp2,07 juta hingga Rp5,61 juta per bulan.

Jika mengikuti UMP/UMK wilayah penempatan, maka daerah dengan kisaran gaji PPPK paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 dari sebelumnya Rp5.396.760. Sedangkan terendah adalah Jawa Tengah dengan UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.386.

PPPK paruh waktu juga tetap berhak atas tunjangan, meski proporsional dengan jam kerja (umumnya 4 jam/hari):

Tunjangan Kinerja (Tukin): Disesuaikan beban kerja dan jabatan.

Tunjangan Keluarga & Pangan: Untuk pasangan/anak, serta tunjangan pangan berupa uang atau beras.

Tunjangan Jabatan: Bagi yang memegang jabatan fungsional/struktural.

Tunjangan Hari Raya (THR) & Gaji ke-13: Tetap diberikan, dengan komponen gaji pokok dan tunjangan melekat.

Tunjangan Transportasi: Dapat diberikan dalam kondisi tertentu, tergantung kebijakan instansi.

BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan: Sebagai perlindungan sosial.

Adapun pembayaran gaji PPPK paruh waktu dapat bersumber dari anggaran instansi atau APBN jika dana daerah tidak mencukupi.

Pelaksanaan teknis pembayaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing instansi.

Jika diangkat menjadi PPPK penuh waktu, gaji mengikuti Perpres Nomor 11 Tahun 2024, dengan rentang lebih tinggi (Rp1,93 juta hingga Rp7,32 juta tergantung golongan).

Skema pembayaran PPPK paruh waktu tahun 2025 memberikan kepastian status dan hak bagi tenaga non-ASN, dengan gaji dan tunjangan yang proporsional serta perlindungan sosial yang memadai. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih formal dan berkeadilan.

Implementasi PPPK paruh waktu masih menghadapi tantangan, seperti penyesuaian sistem penggajian, sosialisasi kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Namun, dengan komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, skema ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menjaga keberlanjutan tenaga kerja di sektor publik.