Anggaran Jumbo MBG 2026 Rp335 Triliun Jadi Sorotan Investor Asing Masuk RI

JAKARTA - Alokasi anggaran pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi porsi paling besar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Pemerintah menetapkan anggaran MBG pada APBN 2026 sebesar Rp335 triliun, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat. 

Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, investor asing lebih menyukai negara berkembang yang membenahi infrastruktur terlebih dahulu, sebelum memberikan makan gratis kepada masyarakat. Sebab aspek ini akan menjadi jalan bagi investor untuk mengembangkan proyek di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Kalau kita lihat, 3 Presiden di tahun pertama untuk penggunaan anggaran, kalau kita lihat 2006 pak SBY, 2016 pak Jokowi, dan 2026 pak Prabowo. Pak SBY nomor satunya pendidikan, pak Jokowi pertama dia baru naik dia beresin infrastruktur, kemudian pak Prabowo MBG," ujarnya dalam acara Corporate Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia membandingkan alokasi anggaran pada tahun pertama di 2 era presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Era Presiden SBY yang pertama kali dibenahi adalah sektor pendidikan, tercermin dengan porsi anggaran terbesar yang digelontorkan pada tahun 2006 sebesar Rp40,12 triliun setara proporsi 18,72 persen.

Sementara pada tahun pertama era Presiden Joko Widodo yang paling utama dibenahi adalah infrastruktur, tercermin dari pengalokasian anggaran Kementerian PUPR di tahun 2016 sebesar Rp103,81 triliun setara proporsi 13,24 persen.

Sedangkan di era Presiden Prabowo Subianto yang pertama kali dibenahi adalah makan bergizi gratis, terlihat dari porsi anggaran yang digelontorkan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun setara proporsi 17,74 persen.

"Kalau di mata investor asing, negara berkembang itu seharusnya dibenahi infrastruktur, kasih makan itu nanti. Jadi kalau pak Jokowi, kita tidak bilang indeksnya bagus, tapi paling tidak di mata investor asing, itu yang benar, bangun infrastruktur," sambungnya.

Dia menilai, keberhasilan China dalam membangun ekonominya juga tidak lepas dari peningkatan infrastruktur. Sehingga pertumbuhan industri menjadi lebih cepat, ekspansi perusahaan juga makin mudah karena keterhubungan antar wilayah saling terbangun.

"Karena China berhasil karena infrastrukturnya. Jadi kalau Pak Prabowo, kita lihat, anggaran infrastruktur itu ada di urutan keempat (setelah BGN, Kementerian Pertahanan, dan Polri)," katanya.

Rudiyanto mengatakan kondisi penurunan kepercayaan investor asing terhadap RI, berdampak pada dollar index (DXY) terhadap mata uang rupiah. Pada 2 era presiden sebelumnya, ketika dollar index naik, maka posisi rupiah cenderung berada di rentan level Rp14-15 ribu, sementara ketika dollar indeks turun, rupiah akan menguat.

"Tetapi kalau kita lihat di 2025 ini, DXY turun Rupiahnya malah naik (melemah terhadap dollar), kenapa, orang merasa rupiah bermasalah. Sehingga ketika dolar melemah, Rupiah kita pun tetap ke atas," kata Rudiyanto.

"Penyebabnya, anggaran Pemerintah, menurut orang asing, kok begini ya. Harusnya kamu beresin infrastruktur dulu," pungkasnya.