Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI

JAKARTA - Koperasi Merah Putih dinilai menjadi jawaban di tengah tantangan ekonomi Indonesia. Negara membutuhkan fondasi ekonomi yang kokoh, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Koperasi ini bukan sekadar wadah transaksi, melainkan simbol demokrasi ekonomi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan segelintir elit.

"Koperasi desa memiliki potensi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal secara sistemik," kata Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri, Kamis (18/12/2025).

Namun, stagnasi partisipasi generasi muda, distribusi SHU (Sisa Hasil Usaha) yang tidak adil, dan minimnya inovasi usaha menjadi tantangan utama. Terlebih lagi, dukungan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) masih minim.

"Realitas hari ini menunjukkan koperasi masih berjalan di pinggir jalan pembangunan. DEN lebih banyak berorientasi pada kepentingan oligarki, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru tersisih," bebernya.

Akibatnya, potensi koperasi sebagai sistem fiskal mikro yang mampu memperkuat ketahanan desa dan komunitas tidak pernah benar-benar diwujudkan.

"Kebijakan pro-koperasi merupakan langkah yang tepat. Pemerintah sebenarnya telah menapaki jalur yang benar dengan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi," imbuhnya.

Deni menambahkan, subsidi modal, insentif pajak, hingga digitalisasi koperasi mulai diperkenalkan. Kebijakan ini patut diapresiasi karena menandai keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat.

Namun, kebijakan yang baik akan kehilangan daya dorong jika tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat.

Di sinilah masalah utama muncul, yakni perhatian DEN terhadap koperasi masih minim. Orientasi DEN yang condong pada oligarki membuat kebijakan pro-koperasi seringkali berhenti di level teknis, tanpa dukungan strategis yang berkelanjutan.

Deni mengajak publik membayangkan jika Menteri Koperasi (Menkop) juga menjabat sebagai Ketua DEN. Maka, arah kebijakan ekonomi nasional akan lebih berpihak pada koperasi, bukan oligarki.

"Perlu diingat, Menkop memiliki penelitian tentang koperasi yang sangat state-of-the-art. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanat konstitusi," kata Deni.