4 Fakta Purbaya Dikritik Soal Anggaran Daerah, Eh Malah Balik Tegur Pemda

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikritik soal minimnya anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Purbaya enggan disalahkan dan justru mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja serta penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

Belakangan ini, minimnya anggaran ke daerah menjadi sorotan, terlebih setelah adanya sejumlah pemotongan anggaran yang telah dilakukan. Berikut fakta-fakta menarik terkait Purbaya dan anggaran transfer ke daerah, Minggu (14/12/2025):

1. Penjelasan Purbaya soal TKD

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sepenuhnya keputusannya.

“Kenapa anggarannya dipotong ke daerah? Saya juga kan belum jadi Menteri Keuangan pada saat dipotong. Dan dasar pemotongan juga nggak terlalu jelas untuk saya. Ada yang 50–70, mana bisa hidup di daerah,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa semula ia juga heran dengan kebijakan pemotongan TKD yang dinilainya menyulitkan perekonomian daerah untuk tumbuh. Ia kemudian memberikan kelonggaran dengan menyetujui kenaikan anggaran yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Pak Tito datang. Dia ngajuin, ‘Pak Purbaya, nggak cukup daerah nih. Saya ajukan kenaikan.’ ‘Berapa?’ ‘Sekian.’ Ya sudah, saya setujui. Saya nggak pikir lagi. Rp43 triliun kalau nggak salah. Jadi kalau ada protes jangan protes saya lagi, protes Pak Tito ngajuinnya kurang. Karena saya nggak ngitung lagi. Pak Tito cukup? ‘Cukup.’ Ternyata masih kurang,” katanya.

2. Alasan TKD Dipangkas

Lebih lanjut, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran TKD juga telah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menilai banyak belanja daerah yang diselewengkan sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum anggaran kembali dilonggarkan.

“Kalau saya tanya Pak Presiden kira-kira gini, bukan tanya langsung ya. Kondisi kebatinan di sana seperti apa waktu itu. Rupanya beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang banyak diselewengkan. Jadi kalau saya sekarang menghadap Presiden, ‘Pak, naikin,’ pasti nggak dikasih,” ungkapnya.

3. Pemda Diminta Perbaiki Belanja

Purbaya pun mendesak pemerintah daerah segera membenahi cara belanja dan penyerapan anggaran jika ingin anggaran transfer ke daerah ditambah.

“Saya pernah minta ke teman-teman Pemda tingkat 1 dan 2, triwulan ke-4 tahun ini dan triwulan pertama tahun depan, perbaikilah cara Anda membelanjakan uang dengan penyerapan anggaran, jangan ada bocor,” sebut Purbaya.

4. Syarat TKD Ditambahkan

Menurutnya, penambahan anggaran bukanlah hal yang mustahil diberikan jika pemerintah daerah dapat menjamin tidak adanya kebocoran anggaran ke depan.

Purbaya bahkan menyatakan akan menghadap Presiden Prabowo Subianto secara langsung untuk memperjuangkan kenaikan anggaran.

“Saya bilang, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden minta anggaran Pemda direvisi dan kita mampu, uang kita cukup. Jadi doakan supaya saya berhasil, supaya triwulan kedua saya bisa ngomong sehingga triwulan ketiga dan keempat anggaran bisa berubah,” lanjutnya.