Jepang Sebut Trump Menyesali Kesalahan dalam Perintah Kebijakan Tarif
Pemerintah Jepang menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyadari dan menyesali kekeliruan dalam perintah kebijakan tarif terhadap produk asal Jepang, yang sebelumnya memicu ketegangan dagang antara kedua negara.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Negosiator Perdagangan Jepang, Ryosei Akazawa, usai pertemuan bilateral dengan para pejabat Amerika Serikat di Washington, Kamis (7/8). Menurut Akazawa, pemerintahan Trump telah menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kesalahan administratif tersebut.
"Pemerintah AS mengakui bahwa terjadi kesalahan yang sangat disesalkan dalam penerbitan perintah eksekutif terkait tarif. Mereka berjanji untuk tidak melanjutkan skema tarif ganda dan akan mengembalikan kelebihan pungutan yang telah terjadi," ujar Akazawa kepada media Jepang dikutip dari Forbes, Jumat (8/8).
Baca Juga:Indonesia Masih Nego Tarif Trump, Minta Komoditas Kopi hingga Nikel Bebas Tarif ke AS
Kesalahan itu berawal dari perintah eksekutif AS pada 31 Juli yang menetapkan tarif baru tanpa mengacu secara tepat pada kesepakatan dagang yang telah dicapai sebelumnya. Akibatnya, tarif sejumlah produk Jepang, seperti daging sapi, melonjak dari 26,4 persen menjadi 41,4 persen.Dalam negosiasi sebelumnya, Jepang meyakini telah mencapai kesepakatan dengan AS berupa tarif tetap sebesar 15 persen bagi semua produk ekspor Jepang. Sebagai imbalannya, Jepang menjanjikan investasi ratusan miliar dolar AS serta pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk produk Amerika.
Selain soal produk pangan, Akazawa juga mengungkap bahwa dalam pertemuan tersebut AS sepakat menurunkan tarif mobil asal Jepang dari 27,5 persen menjadi 15 persen, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan awal kedua negara.
Baca Juga:AS Resmi Kenakan Tarif Impor Baru 19 ke Indonesia Mulai Hari Ini
Sinyal positif dari Washington ini langsung berdampak pada penguatan bursa saham Jepang. Indeks Nikkei 225 tercatat naik 1,85 persen, didorong oleh lonjakan saham perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Honda, dan Subaru.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi kebijakan yang akurat dalam hubungan dagang lintas negara, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan politik. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan implementasi kesepakatan secara menyeluruh demi menjaga akses pasar yang adil dan stabilitas hubungan perdagangan bilateral.
