Heboh Oknum Kadin Minta Jatah Rp5 Triliun di Cilegon, Apindo: Ganggu Iklim Usaha

Heboh Oknum Kadin Minta Jatah Rp5 Triliun di Cilegon, Apindo: Ganggu Iklim Usaha

Ekonomi | okezone | Rabu, 14 Mei 2025 - 08:29
share

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait isu di Cilegon, Banten dan menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.

"Mengenai yang di Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani, di Jakarta Rabu (14/5/2025).

Maka itu Apindo tidak mau terlalu lihat di sisi itu. "Yang kami mau garisbawahi lebih dari aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik,” tuturnya.

1. Perlu Investigasi

Menurut dia, Apindo mendukung perlunya investigasi lebih lanjut terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon.

"Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," katanya.

 

2. Bentuk Tim Investasi

Sebagai informasi, Kadin Indonesia membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon secara cepat dan bijak demi menjaga iklim investasi tetap kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Ini pas nih, jadi intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Anindya menyatakan hal itu ketika dikonfirmasi adanya pemberitaan mengenai Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah kepada pengusaha di daerah tersebut.

Dia menegaskan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik guna merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.

Kadin terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.

Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.

Dia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten atau kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat.

Topik Menarik