ESDM Minta Maaf ke DPR karena Program Rice Cooker Gratis Meleset dari Target

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta maaf kepada Komisi VII DPR karena realisasi pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis meleset dari target. Adapun, pembagian rice cooker itu hanya mencapai 342.621 unit atau sekitar 68,5 persen dari target 500.000 unit tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu mengungkapkan, dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp322 miliar, program rice cooker gratis ini hanya menyerap anggaran Rp176 miliar. 

"Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam perlaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Program ini adalah program pertama di Kementerian ESDM, sehingga perlu persiapan-persiapan yang lebih panjang, di samping keterbatasan waktu untuk pelaksanannya," ujar Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR dikutip, Selasa (26/3/2024).

Jisman menambahkan, alasan lainnya yaitu karena program ini berjalan dalam waktu yang terbatas. Meski diakuinya program ini sudah diusulkan dan diseujui bersama Komisi VII DPR pada September 2024 lalu, namun diakuinya, persiapan hingga pelaksanaannya memakan waktu dua bulan. 

"Jadi hanya dua bulan (penyaluran rice cooker), dan satu bulan untuk pegumpulan data. Jadi kami persis tidak punya ruang cukup untuk masukan, baik itu PLN dan PT Pos. Itu mungkin yang bisa kami tangkap kenapa banyak terjadi seperti ini. Intinya tidak ada waktu untuk memberikan feedback pengelolaan di lapangan," kata dia.

Meski demikian, Jisman juga memastikan program rice coooker gratis ini sudah didampingi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ESDM, serta diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. 

"Jadi kami sangat perlu kehati-hatian, kami selalu taat aturan untuk governance ini. Kami bersyukur saat ini Itjen dan BPK sudah melakukan audit terhadap pelaksanaan prorgam ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Jisman menekankan bahwa semua masukan atau saran mengenai pelaksanaan program ini akan menjadi evaluasi bagi pemerintah. 

"Masukan dan saran bapak ibu Komisi VII bagian dari evaluasi permasalahan program ini," tuturnya.