Proyek DME Pengganti Batu Bara Dikebut, Pertamina: Sedang Diproses Hati-Hati karena Ramah Tapi Lebih Mahal

Proyek DME Pengganti Batu Bara Dikebut, Pertamina: Sedang Diproses Hati-Hati karena Ramah Tapi Lebih Mahal

Ekonomi | BuddyKu | Kamis, 24 November 2022 - 08:09
share

JAKARTA - Penggunaan Liquified Petroleum Gas atau LPG di rumah tangga rencananya akan diganti oleh Dimethyl Ether (DME) sebagai energi alternatif. Diharapkan dengan adanya DME dapat menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT. Pertamina (Persero) A. Salyadi Dariah Saputra angkat bicara, menurutnya pemerintah masih dalam proses untuk mengembangkan DME.

Untuk DME kami terus berproses, dan masih harus memastikan. Ini memang lebih green (ramah lingkungan), tapi kalau buat masyarakat lebih mahal, buat pemerintah subsidinya jadi lebih besar, ini juga harus hati-hati, katanya di The Westin Jakarta, Rabu, 23 November 2022.

Hal ini sejalan dengan gencar Indonesia dalam mempercepat target menuju energi hijau dan bebas karbon di 2060. Saliyadi menambahkan bahwa, baik pertamina dengan pemerintah akan terus memastikan keterjangkauan DME ke masyarakat.

Tak hanya itu pemerintah tak ingin DME juga bisa memperberat bagi keuangan negara. Menurut Salyaditak hanya DME yang menjadi fokus pemerintah, namun juga dapat mengembangkan produk ramah lingkungan lainnya, sepeti bioetanol.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan proyek DME bisa beroperasi mulai kuartal IV-2027. Gasifikasi DME ini bisa memproduksi hingga 1,4 juta ton per tahun, dengan inputan batu bara 6 juta ton per tahun.

Nantinya PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan menjual batu bara kepada processing company, yakni Air Products. Untuk produk akhir DME-nya nantinya akan diambil oleh PT Pertamina (Persero). Adapun kepemilikan saham di proyek DME ini yaitu Air Products sebesar 60%, PTBA 20% dan Pertamina 20%.

Menambah investasi US$2,1 miliar, akan ada hemat devisa LPG impor sebesar Rp9,14 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja 10.600 konstruksi dan 8.000 tahap operasi, kata Arifin, saat rapat dengan Komisi VII di DPR RI dilansir Selasa, 22 November 2022.

Topik Menarik