Pemerintah Fokus Ketahanan Pangan dan Energi

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan dinamika global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian telah menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target-target Presidensi G20 Indonesia. Peningkatan tingkat pengangguran, penurunan lapangan pekerjaan, serta risiko lain saat ini mengintai dunia global.

Menkeu dalam acara Indonesia-Singapore Business Forum di Singapura, Selasa (14/6), menuturkan tema Presidensi G20 yakni "Recover Together, Recover Stronger" akan semakin didorong. Menurut Sri Mulyani, tema tersebut menjadi semakin menantang untuk diwujudkan sekaligus membuktikan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antar-masyarakat internasional.

"Dari sisi pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjaga agar peningkatan kasus Covid-19 tidak mengalami eskalasi sehingga tidak semakin memperberat proses pemulihan," kata Menkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/6).

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga berupaya memulihkan mobilitas dan melindungi daya beli masyarakat dari ancaman inflasi akibat tingginya harga komoditas sebagai dampak dinamika global. Karena itu, pemerintah fokus pada sektor ketahanan pangan dan energi yang dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi yang tumbuh kuat secara berkelanjutan.

Tegaskan Komitmen

Pada kesempatan lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan dalam Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan mengatasi isu degradasi lahan dan mendorong konservasi.

"Pada 2022, Indonesia sebagai Presidensi G20 menegaskan komitmennya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Apa yang ingin dicapai forum G20 adalah mendapat dukungan untuk mengatasi degradasi lahan dan mempromosikan konservasi, pengelolaan berkelanjutan dan restorasi hutan, gambut dan mangrove yang relevan untuk agenda iklim global," katanya dalam acara diskusi T20 yang diikuti di Jakarta, kemarin.

Dalam diskusi yang membahas digitalisasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) itu, ia menjelaskan langkah untuk mencapai tujuan ke-13 dari SDGs yaitu penanganan perubahan iklim, telah dilakukan Indonesia dengan meratifikasi Perjanjian Paris lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Indonesia telah menyatakan berbagai langkah nyata yang telah dan akan dilakukan terkait penanganan perubahan iklim di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP-26) di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu, lewat dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah diperbarui dan Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050).

Indonesia juga sudah membuat peta jalan untuk mitigasi dan adaptasi serta dikeluarkannya Keputusan Menteri LHK Nomor 168 Tahun 2022 tentang Indonesia\'s Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2020 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Dengan demikian, sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan akan mencapai penyerapan bersih ( net sink ) karbon pada 2030 demi mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia.