Larangan Ekspor CPO Dianggap Merugikan, Ini Hasil Audiensi Apkasindo dan Pemerintah

IDXChannel - Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dinilai merugikan kalangan petani sawit. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) pun meminta pemerintah agar dapat mencabut kebijakan tersebut, sehingga kerugian yang ditanggung tidak berlarut-larut.

Atas permintaan tersebut, Apkasindo pun melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (17/5/2022). Saat demonstrasi, perwakilan Apkasindo diterima untuk beraudiensi dengan perwakilan pemerintah dan menyepakati sejumlah poin bahasan.

"Jadi tuntutan pencabutan larangan ekspor akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Lalu tentang tuntutan Permentan nomor 1 tahun 2018 akan segera di koordinasikan dengan Menterinya. Intinya smeua (tuntutan) akan ditindaklanjuti secepatnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO Kabupeten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Mondes Sembiring, usai audiensi.

Mondes melihat saat ini kebijakan pemerintah utamanya tentang larangan ekspor CPO sudah sangat banyak merugikan para petani. Hal tersebut diperparah oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 1/2018 tentang Pedoman Lenetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Oleh karena itu dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Mondes meminta pemerintah untuk merevisi aturan tersebut.

"Jadi Permentan itu menganaktirikan petani swadaya mandiri, jadi petani saat ini buahnya tidak dibeli oleh perusahaan-perusahaan, sedangkan buah dari mitranya tetap diproduksi, kalau sawit petani banyak ditolak," lanjut Mondes.

Meski demikian Mondes mengatakan pemerintah saat ditemui oleh para petani pun belum menjanjikan tanggal pasti kapan tuntutan tersebut bakal dikabulkan. "Belum, belum ada tanggal pasti," pungkas Mondes. (TSA)