DPR Minta Sri Mulyani Bayar Utang Bulog Rp4,5 Triliun

JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melunasi piutang Perum Bulog senilai Rp4,5 triliun. Pembayaran utang itu akan membantu mendorong operasional Bulog sepanjang tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap RDP bisa merekomendasikan dan menyarankan agar Kementeruan Keuangan segera melunasi kewajiban pemerintah terhadap BUMN di sektor pangan tersebut.

"Tolong pada kesimpulan rapat (RDP) dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar," ujar Sudin dalam rapat dengar pensmdapat (RDP) bersama Direktur Utama Bulog, Budi Waseso hingga manajemen ID Food atau Holding BUMN Pangan, Senin (17/1/2022).

Dalam kesempatan terpisah, Budi Waseso menyebut, utang pemerintah senilai Rp 4,5 triliun yang belum dibayarkan pemerintah berasal dari penugasan negara perihal pengadaan impor beras dan disposal 20.000 ton.

Impor beras yang dimaksud berupa pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara disposal 20.000 ton dengan nilai Rp 173 miliar.

"Sampai saat ini utang negara kepada Bulog itu hampir Rp4 triliun belum terbayar. Saya sampaikan disposal 20.000 ton lalu sampai saat ini belum ada pembayarannya. Negara punya utang ke kami Rp 173 miliar dari situ (disposal)," ujar Buwas.

Namun, secara agregat total utang Perum Bulog hingga akhir 2021 sebesar Rp13 triliun. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari utang pengadaan CBP.