Ganjar Tidak Bisa Lagi Dipengaruhi Jokowi
Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo tidak bisa lagi dipengaruhi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya Ganjar Pranowo saat ini berada di bawah asuhan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan partai berlambang banteng itu akan tetap mengusungnya sebagai capres di Pilpres 2024.
"Dua hari lalu kita bikin semacam analisis Ibu Mega pasti akan keluar dengan pikiran final bahwa yang dia udah putuskan di awal itu ya udah mau dikoreksi ya nggak bisa, hanya bisa diperbaiki atau diperkuat," ungkapnya.
"Jadi Megawati tetap beri sinyal bahwa Megawati kami maunya Ganjar dan Ganjar yang sekarang diasuh oleh Megawati itu bukan lagi Ganjar yang bisa dipengaruhi oleh Jokowi," sambungnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/9).
Sementara itu mengenai cawapres, pengamat politik Dedi Kurnia Syah merasa PDIP maupun Megawati Soekarnoputri memiliki kecenderungan memilih tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama.
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi
"Megawati Soekarnoputri dan PDIP memang punya kecenderungan memilih tokoh NU sebagai cawapres," kata Dedi terkait cawapres Ganjar Pranowo, dikutip dari Republika.
Hal ini bisa dilihat dari sejarah politik PDIP dan Megawati sendiri, terutama dalam kontestasi pilpres. Terlebih, capres dari poros lain, Anies Baswedan, sudah lebih dulu menggaet tokoh NU sebagai cawapres.
Anies menggaet Muhaimin Iskandar yang tidak cuma Ketua Umum PKB tapi merupakan pula tokoh NU. Dedi berpendapat, masuknya Cak Imin ke Koalisi Perubahan tentu saja mengurangi porsi pemilih NU di Pilpres 2024.
Di sisi lain, ia melihat, Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf, cenderung lebih dekat ke PDIP daripada ke PKB. Bahkan, ia secara terang-terangan sudah menolak jika NU dikaitkan dengan PKB.
"Ini menyiratkan jika PDI Perjuangan berpeluang kembali menggaet tokoh Nahdlatul Ulama (NU), utamanya dari kalangan sepuh," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut.
