Polemik Tambang Ujung Kulon: ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit, DPR Soroti Ruang Konservasi

Polemik Tambang Ujung Kulon: ESDM Pastikan Tak Ada Izin Terbit, DPR Soroti Ruang Konservasi

Berita Utama | inews | Rabu, 18 November 2026 - 16:45
share

JAKARTA, iNews.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) serta perairan sekitarnya tidak ditetapkan sebagai wilayah penambangan aktif. Hingga saat ini, dipastikan tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di kawasan konservasi tersebut.

Penegasan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyusul polemik Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang sempat menjadi sorotan publik dan menuai perhatian dalam rapat bersama DPR RI.

Pihak Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP) dalam Kepmen tersebut berakar dari usulan historis Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2013 dan 2014, yang kemudian diperbarui secara regulatif.

Kementerian ESDM merinci bahwa wilayah yang masuk dalam WUP merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan di dalam kawasan inti taman nasional itu sendiri. Penetapan WUP tersebut didasarkan pada potensi geologi mineral pembawa, yang berfungsi sebagai perencanaan tata kelola sumber daya mineral nasional.

Meski demikian, Kementerian ESDM menegaskan bahwa status WUP bukanlah izin eksplorasi ataupun izin operasi produksi. Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib melalui ketentuan perundang-undangan yang ketat, termasuk kesesuaian tata ruang, zonasi wilayah pesisir, dan persetujuan lingkungan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga perlindungan lingkungan dan kelestarian kawasan konservasi, termasuk habitat badak bercula satu di Ujung Kulon.

Sementara itu, polemik ini turut mendapat perhatian dari anggota legislatif dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait. Sejumlah anggota dewan mendesak agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tata ruang yang bersinggungan dengan kawasan konservasi alam.

Sorotan diarahkan agar perlindungan terhadap ekosistem esensial dan habitat satwa dilindungi tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Evaluasi dan transparansi peta zonasi dinilai penting guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat luas.

Topik Menarik