Anggota DPR Beri Warning soal Penyadapan: Tak Boleh Cuma Modal Curiga
JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta meminta batasan kewenangan penyadapan diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Dia menegaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya bermodal kecurigaan tanpa adanya bukti awal terkait tindak pidana.
Menurut Wayan, penyadapan semestinya bukan digunakan untuk mencari bukti awal suatu tindak pidana. Kewenangan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat atau menyempurnakan bukti yang telah dimiliki aparat penegak hukum.
"Kalau bukti awal dicari, setiap saat orang bisa memelototi, bisa mengikuti, bisa mengejar. Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget," ujar Wayan, dikutip Rabu (18/11/2026).
Dia mengingatkan, tanpa batasan yang tegas, kewenangan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk mencari-cari kesalahan seseorang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki dasar yang kuat sebelum melakukan penyadapan.
Meski demikian, Wayan menyebut terdapat pengecualian untuk empat kategori perkara, yakni keamanan negara, terorisme, narkotika, dan korupsi. Dalam perkara tersebut, penyadapan untuk mencari bukti awal dinilai dapat dimungkinkan mengingat karakteristik dan kepentingan penegakan hukum yang berbeda.
"Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR mulai membahas RUU Penyadapan setelah adanya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU ini merupakan lanjutan setelah KUHAP rampung.
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menyinggung kasus penyadapan ilegal. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dinamika yang terjadi pada sistem penyelenggaraan penyadapan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh institusi penegak hukum.
4 Tim Liga Italia 2026-2027 Belum Terkalahkan hingga Giornata 7, Kota Milan dan Roma Berjaya!
Padahal, kata dia, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan serta mencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Namun, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," ujar Habiburokhman.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," katanya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan.






