Kunjungi Pulau Miangas, Jenderal Maruli Petakan Kebutuhan Pembangunan Perbatasan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, Kamis 22 Oktober 2026.

Maruli meninjau Pos Pengamanan Perbatasan Miangas, SMP Nanusa Miangas, Titik Nol Pulau Miangas, serta Kantor Border Crossing Station (BCS). Ia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi program pembangunan yang masih perlu ditangani.

“Sebenarnya saya sudah berencana untuk datang ke sini untuk melihat, sekaligus mengevaluasi apa lagi yang mau dikerjakan,” ujar Maruli, Jumat (23/10/2026).

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi penyediaan infrastruktur dasar, seperti sumur bor dan jalan desa, serta revitalisasi sekolah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Pulau Miangas.

Maruli menjelaskan, berbagai persoalan yang ditemukan akan dihimpun dan dibahas untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk kemungkinan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

“Saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya semua program itu bisa berlanjut. Sementara ini saya mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahannya, nanti kita cari ide-ide apa yang bisa kita lakukan,” katanya.

Ia menambahkan, peninjauan lapangan akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan perbatasan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Hasil peninjauan tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program BNPPDT ke depan.

Dalam kunjungan tersebut, Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw.

Melalui identifikasi langsung di Pulau Miangas, BNPPDT berupaya memastikan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar dan kualitas hidup masyarakat di beranda terdepan Indonesia.