Pemerintah Tegaskan Mampu Tangani Karhutla, Virdian Aurellio: Rakyat Sudah Tak Sanggup!

JAKARTA, iNews.id - Kreator konten Lawan Buta Politik, Virdian Aurellio menyinggung dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan sejumlah wilayah yang dinilainya belum sepenuhnya mampu ditangani pemerintah. Dia menyatakan, masyarakat di wilayah terdampak sudah kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari.

"Saya baru baca berita dari seorang Menko Polkam yang menyatakan bahwa kita enggak perlu bencana nasional karena negara masih sanggup. Saya percaya kok, pejabat dan negara itu sanggup. Masalahnya yang enggak sanggup tuh rakyat. Yang enggak sanggup itu rakyat," ucap Virdian dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan" yang disiarkan iNews, Selasa (20/10/2026).

Virdian menuturkan, dirinya baru kembali dari Kalimantan setelah berada di wilayah tersebut selama 14 hari. Dia mengaku berkomunikasi dengan sejumlah rekannya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui kondisi terkini, terutama setelah bencana.

Dia menyoroti dampak asap karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Menurutnya, warga tetap harus bekerja di tengah kondisi udara yang buruk dan jarak pandang yang terbatas.

"Ketika melihat ada ratusan ribu ISPA, sampai ada bayi yang batuknya itu berdarah, sampai menghirup udara aja harus ngantre lewat yayasan namanya Yayasan Rumah Aman Asap, dan kami juga ikut distribusi oksigen ke sana. Mereka udah enggak sanggup. Menghirup udaranya," tuturnya.

Virdian juga menilai persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi dan koordinasi birokrasi. Dia mengkritik kultur politik dan birokrasi yang dinilainya lebih berorientasi menyenangkan pimpinan ketimbang menyampaikan kondisi faktual di lapangan.

"Saya datang dengan keyakinan, pemerintah sudah bekerja. Tapi bahkan saya sangat menginginkan negara untuk lebih sering mendengar dan lebih sering menapak bumi," katanya.

Dia mencontohkan perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional. Menurutnya, masyarakat terdampak membutuhkan bantuan serius dari pemerintah pusat dan tidak seharusnya dipersulit oleh perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab.

Virdian menegaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja bersama dalam menangani dampak karhutla.

"Saya muak dengan perdebatan, 'Ini kok pemerintah daerah enggak kalian tuntut?' 'Enggak, harusnya pemerintah pusat dong!' Enggak, semuanya harus berkoordinasi," ucapnya.

Dia bersama sejumlah anak muda di Kalimantan Selatan juga mengajukan delapan tuntutan terkait penanganan karhutla. Salah satu gagasannya adalah meminta pemerintah berkantor di Kalimantan selama beberapa hari agar dapat melihat langsung kondisi masyarakat dan penanganan bencana.

Menurut Virdian, kehadiran langsung para pejabat di wilayah terdampak dapat membantu mereka memahami kondisi yang dihadapi masyarakat, termasuk aktivitas relawan pemadam kebakaran.

"Maksud saya, hari ini siapapun pejabat publik kita yang terutama dipilih oleh rakyat, mau itu level dewan, mau level bupati, gubernur, pemerintah, presiden dan wakil presiden, kalau pengen membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari yang membakar-bakar hutan kita, maka tunjukkan gestur sederhana: kalau rakyat menghirup asap, hiruplah asap yang sama. Itu. Sederhana pikiran kami," tuturnya.