Mendamba PKB sebagai Muazin Kepentingan Umat

Nono SuwarnoCo Founder Ruang Gerak

INSIDEN dalam sebuah dialog televisi nasional mengenai sound horeg beberapa waktu lalu menjadi cermin buram betapa rapuhnya pilar penyeru kepentingan umat Islam di Tanah Air. Seorang warga awam tanpa beban menuding Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kata-kata kasar lantaran mengeluarkan fatwa haram terhadap fenomena tersebut.

Kendati pelaku akhirnya meminta maaf, peristiwa ini menjadi indikator mengkhawatirkan tentang merosotnya wibawa lembaga perwakilan Islam. Padahal, MUI dihuni oleh figur-figur dengan kapasitas keilmuan dan moral yang mumpuni.

Skeptisisme publik serupa makin riuh di media sosial saat menyoroti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepercayaan publik terhadap ormas Islam terbesar ini terus tergerus akibat turbulensi internal, polemik konsesi tambang, hingga redupnya peran kritis PBNU dalam diskursus politik kebangsaan lima tahun terakhir.

Situasi ini diperparah oleh dugaan kasus korupsi yang menyeret kader utamanya. Alhasil, umat Islam seolah berjalan sendirian menghadapi himpitan persoalan sehari-hari tanpa artikulator sosial-politik yang efektif dan tegar di tengah tarik-menarik kekuasaan.Di sisi lain, dalam kalkulasi kekuasaan dari era ke era—termasuk pemerintahan Prabowo Subianto—elemen Islam acap kali sekadar ditempatkan sebagai ornamen politik. Islam dirangkul sebatas instrumen insentif elektoral atau stempel legitimasi kebijakan, alih-alih dijadikan sumber inspirasi etik pengelolaan negara.

Kondisi ini makin runyam karena parpol Islam atau berbasis massa Islam di parlemen cenderung tampil canggung. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai kekuatan politik berbasis Islam terbesar di parlemen saat ini, masih dominan berkutat pada artikulasi kepentingan mikro-sektarian seperti isu pesantren dan warga nahdliyin.

Sementara itu, daya tawar PAN dan PKS tampak terus menyusut. Di titik inilah krusialnya reorientasi peran PKB untuk melompati pagar sektarianisme menuju artikulasi kepentingan umat Islam secara inklusif dan menyeluruh.

Cermin Ijtihad Masyumi

PKB perlu melacak kembali ijtihad politik Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari saat memimpin Majelis Syuro Masyumi di awal kemerdekaan. Mbah Hasyim memahami betul strategisnya institusi politik dalam mengawal kedaulatan bangsa. Lewat Resolusi Jihad, Masyumi menggalang perlawanan fisik terhadap imperialisme.

Di bawah kepemimpinannya, Masyumi tidak hanya menjadi benteng pertahanan kedaulatan, tetapi juga jembatan emas (bridging institution) yang mempertemukan kelompok tradisionalis dan modernis Islam serta mencegah perpecahan internal (tanaazu') di kalangan muslim.

Tentu, konstelasi zaman telah berubah dan tantangan saat ini tidak lagi persis sama. Namun, benang merah keberanian untuk menjadi wadah pemersatu, perekat antar-elemen, dan penyambung lidah seluruh spektrum umat Islam adalah amanah sejarah yang semestinya diambil oleh PKB hari ini.Secara teoritis, gagasan ini berakar pada konsep inclusive representation dari Hannah Pitkin (1967). Sebuah partai politik bernuansa keagamaan tidak boleh berhenti pada descriptive representation—sekadar mewakili identitas kultural konstituen utamanya (dalam hal ini nahdliyin). PKB harus bertransformasi menuju substantive representation, yakni memperjuangkan agenda-agenda fundamental yang melintasi batas-batas ormas dan mazhab: mulai dari keadilan ekonomi, perlindungan hak-hak sipil, hingga etika publik.

Mengoreksi Depolitisasi Aliran

Tentu muncul pertanyaan kritis: apakah menghidupkan kembali narasi persatuan umat Islam tidak justru menjerumuskan kita pada jebakan politik aliran yang mengancam stabilitas nasional?

Kekhawatiran tersebut wajar, namun perlu dibaca ulang secara jernih. Meminjam analisis cleavage theory dari Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan (1967), pembelahan sosial-politik berbasis nilai (ideological cleavage) adalah hal yang alami dan menyehatkan dalam demokrasi matang. Proyek depolitisasi politik aliran—yang diwariskan sejak era Orde Baru—justru terbukti memicu kejumudan dan ketimpangan politik hari ini.

Ketika politik aliran dimatikan secara paksa, partai-partai politik kehilangan garis diferensiasi ideologis yang tegas. Akibatnya, hampir seluruh partai, baik yang berlabel nasionalis maupun religius, menawarkan platform kebijakan yang seragam (catch-all party).

Tidak ada perbedaan mendasar dalam tawaran kebijakan perpajakan, pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Sentimen keagamaan atau kedaerahan hanya dimunculkan secara oportunistik dan dangkal saban pemilu demi mendulang suara, lalu dicampakkan dalam perumusan kebijakan publik.

Presiden Soekarno dulu sejatinya menangkap hakikat ini saat merumuskan sintesis pilar-pilar kekuatan bangsa (Nasakom). Terlepas dari perdebatan sejarahnya, Bung Karno menyadari bahwa kedaulatan Indonesia hanya bisa berdiri kokoh jika dibangun di atas pengakuan terhadap aliran-aliran ideologis yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat. Pengakuan atas keberagaman aliran inilah yang memantik vibrancy atau daya hidup demokrasi.

PKB hari ini memegang kunci sejarah. Mengambil peran sebagai muazin kepentingan umat bukanlah bentuk regresif menuju sektarianisme sempit.

Sebaliknya, ini adalah langkah maju untuk memberi isi pada demokrasi kita yang kian hampa dari perdebatan nilai. Saatnya PKB tidak lagi bertindak sekadar sebagai representasi politik kelompok, melainkan berdiri tegak sebagai penyeru keadilan, keadaban, dan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia.