Gerak Cepat! Menteri PU Kebut Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera hingga NTT

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana mulai dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian PU bergerak sejak fase awal bencana untuk membuka akses jalan, memulihkan layanan air bersih, hingga memastikan fasilitas publik kembali berfungsi.

Langkah tersebut terlihat dalam penanganan gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada pertengahan Agustus 2026. Saat meninjau wilayah Nagekeo, Dody meminta pemerintah daerah segera menyampaikan titik-titik kerusakan tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan selesai. 

Menurutnya, data awal dibutuhkan agar tim teknis dan alat berat dapat segera dikerahkan ke lokasi terdampak.

“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody, Sabtu (22/8/2026).

Upaya percepatan tersebut diikuti dengan penanganan langsung di lapangan. Hingga 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa telah kembali fungsional.

Delapan ruas berada di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere. Sementara satu ruas lainnya berada di jalur Ruteng-Reo-Kedindi.

Sebanyak 40 titik longsoran dan empat titik patahan badan jalan juga telah ditangani. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT mengerahkan tujuh ekskavator dan empat loader ke berbagai lokasi terdampak.

Meski sejumlah akses utama telah kembali terbuka, pekerjaan masih berlanjut di beberapa titik. Salah satunya ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue yang memiliki sedikitnya 10 titik longsor.

Dua ekskavator dan satu kendaraan pikap dikerahkan untuk menangani ruas tersebut. Hingga 19 Agustus, tim gabungan berhasil menembus salah satu titik longsor dan proses pembersihan masih terus dilakukan.

Penanganan pascabencana yang dilakukan Kementerian PU tidak hanya berfokus pada konektivitas jalan. Pemulihan layanan dasar, terutama air bersih, juga menjadi prioritas.

Di Kabupaten Ende, jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba rusak akibat gempa. Perbaikan dimulai pada 16 Agustus dan rampung pada malam berikutnya. Setelah perbaikan selesai, aliran air kembali mengalir hingga sambungan rumah warga.

Sementara di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, sekitar 7.000 warga di delapan desa membutuhkan dukungan air bersih. Pemerintah mengirimkan empat tandon dengan kapasitas masing-masing 1.200 liter ke wilayah tersebut.

Tak hanya memenuhi kebutuhan darurat, pemerintah juga menyiapkan survei geolistrik untuk mencari sumber air tanah baru. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pasokan air bersih dalam jangka panjang.

Dody juga mendorong pemeriksaan terhadap fasilitas publik yang terdampak gempa. Jumlah personel yang diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan bangunan ditambah dari tiga menjadi 14 orang.

Sejumlah fasilitas yang diperiksa antara lain Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Kerusakan jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Di Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan, saluran tersier rusak sepanjang 250 meter dan patah di tiga titik. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 175 hektare lahan.

Rangkaian penanganan itu menunjukkan pola yang didorong Dody, yakni membuka akses terlebih dahulu agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan kembali berjalan. Di saat bersamaan, pemulihan air bersih, fasilitas publik, dan infrastruktur pendukung dilakukan secara paralel.

Pola serupa sebelumnya diterapkan Kementerian PU ketika bencana melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025.

Berdasarkan data Kementerian PU per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali fungsional. Sebanyak 43 jembatan nasional yang terdampak juga seluruhnya telah kembali berfungsi.

Untuk jalan daerah, sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah kembali fungsional atau mencapai 94,63 persen.

Sementara dari 1.184 jembatan daerah yang terdampak, 827 di antaranya telah kembali berfungsi berdasarkan tabel rinci Kementerian PU.

Pemulihan layanan air bersih juga menunjukkan perkembangan. Sebanyak 178 SPAM yang masuk dalam data penanganan seluruhnya tercatat telah kembali fungsional. Rinciannya, 71 SPAM berada di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.

Untuk hunian, sebanyak 1.794 dari 1.914 unit di 18 lokasi telah selesai dibangun. Sebanyak 120 unit lainnya masih dalam proses penanganan di Sumatera Utara.

Selain itu, penanganan terhadap 702 fasilitas umum juga tercatat telah rampung.

Meski demikian, pekerjaan pemulihan belum sepenuhnya selesai. Dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang terdampak, baru 13 lokasi yang telah selesai ditangani. Sedangkan untuk daerah irigasi kewenangan daerah, dua dari 65 lokasi tercatat telah selesai.

Untuk bendung nasional, empat dari 14 lokasi terdampak telah selesai ditangani. Sementara untuk bendung daerah, tiga dari 52 lokasi telah rampung.

Kondisi tersebut membuat pekerjaan Kementerian PU berlanjut meski fase tanggap darurat telah berakhir. Setelah akses jalan dan layanan dasar kembali dipulihkan, tahap berikutnya diarahkan pada rehabilitasi infrastruktur sekaligus penguatan mitigasi bencana.

Salah satunya dilakukan di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Pemerintah mulai membangun delapan sabo dam tahap pertama sejak Maret 2026. Lima berada di Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya di Kabupaten Agam.

Delapan sabo dam tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan 56 sabo dam secara bertahap di 24 sungai sepanjang 2026-2029. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menahan material dan mengurangi dampak apabila aktivitas Gunung Marapi kembali memicu aliran material ke wilayah di bawahnya.

Dari Sumatera hingga NTT, penanganan yang dilakukan Dody Hanggodo menunjukkan pola yang sama, yakni bergerak cepat saat bencana terjadi, memulihkan konektivitas dan layanan dasar, kemudian memastikan rehabilitasi serta mitigasi terus berjalan.

Kecepatan pada fase awal menjadi penting karena akses yang terputus dapat menghambat distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pemulihan tidak berhenti setelah jalan kembali dapat dilalui.

Air bersih, hunian, irigasi, bendung, fasilitas publik hingga infrastruktur mitigasi juga harus dipastikan kembali berfungsi agar wilayah terdampak tidak hanya pulih, tetapi lebih siap menghadapi ancaman bencana berikutnya.