Jelang Muktamar Ke-35 NU, Forum Ulama Nahdliyin Serukan Tolak 'Serangan Fajar'

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Halaqah bertujuan menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren agar Muktamar besok mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak risywah.

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi mengatakan, tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang. PBNU sendiri sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. ”Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata,” katanya kepada wartawan. Baca juga:Menyambut Muktamar Gerakan Antikorupsi

Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif menjadi salah satu narasumber halaqah. Ia mengatakan ishlah yang beberapa waktu lalu berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah lips service.

“Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya,” ujarnya.

Sementara itu, KH Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian. “Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” jelasnya.Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi mengatakan dalam kriteria AHWA, jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim, yan paling tertib pendidikannya. ”Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat rais aam dan berjalan baik-baik saja. Tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini,” ujarnya.

“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin,” ujar KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang turut hadir dalam halaqah.

Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga nahdliyin secara umum, harus berani bersikap tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi. Baca juga:Kiai Sepuh Tebuireng: Politik Uang Jelang Muktamar ke-35 NU Fakta, Bukan Lagi Isu

Forum mendorong adanya kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali pada Niat Dasar (Tajdidun Niyat): mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian (khidmah), bukan jalan mencari keuntungan finansial sesaat. Selain itu juga menolak "Serangan Fajar" dan "Tembak di Tempat". Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU harus berani menjaga kehormatan diri. Stempel NU terlalu suci untuk ditukar dengan uang tunai. Halaqah mendorong agar muktamar dikembalikan muruahnya sebagai majelis yang bermartabat. Muktamar ke-35 harus menjadi momentum pembuktian bahwa NU masih memiliki kiai-kiai yang hatinya tidak bisa dibeli, yang stempelnya tidak bisa disewa, dan yang cintanya pada Jam'iyyah jauh melampaui godaan fana duniawi. Menyelamatkan sistem AHWA dari tangan-tangan pembawa uang tunai adalah tugas suci untuk menyelamatkan masa depan Nahdlatul Ulama itu sendiri.