Ketegasan Jaksa Agung Penentu Utama Kepercayaan Publik
Ketegasan kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai menjadi penentu utama dalam menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah berbagai dinamika dan tantangan internal. Hal tersebut dikatakan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Suparji Ahmad.
Suparji menilai bahwa munculnya dinamika hukum yang melibatkan mantan pejabat tinggi tidak boleh melambatkan tempo penegakan hukum. Hal itu dianggap justru harus dijadikan momentum penting untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi secara profesional dan berintegritas.
"Kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjabat, tetapi oleh integritas, profesionalisme, independensi, dan keberanian menegakkan hukum," ujar Suparji, Sabtu (8/8/2026).
Baca juga: IPR: Isu Internal Jadi Momentum Kejagung Perkuat Reformasi Kelembagaan
Suparji pun mengingatkan agar publik dan media dapat memisahkan antara capaian kinerja institusi dengan dugaan pelanggaran yang bersifat individual. Dia berpendapat bahwa penilaian terhadap Korps Adhyaksa harus tetap dilakukan secara objektif dan proporsional berdasarkan indikator prestasi yang terukur.
Lebih lanjut dia mengatakan, gaya kepemimpinan yang tenang, transparan, dan berbasis pada penguatan sistem menjadi kunci untuk memastikan jajaran kejaksaan tetap solid. Dengan fondasi sistem yang kuat, penanganan perkara-perkara korupsi skala besar, penyelamatan aset keuangan negara, hingga penindakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dipastikan tetap bergulir tanpa terganggu oleh isu-isu personal.
Dia juga mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang konsisten melakukan pembenahan internal, penguatan pengawasan, serta menjaga akuntabilitas proses hukum. Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pencegahan sekaligus menjaga moralitas seluruh aparatur penegak hukum di lapangan.
"Saya mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk tidak goyah. Jadikan hukum sebagai panglima. Bekerja tanpa pandang bulu dan utamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat dibangun dari konsistensi menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," pungkasnya.
