Dedi Mulyadi Desak Sanksi Tegas Kasus Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk menjatuhkan sanksi tegas terkait kasus bayi yang nyaris tertukar. Kasus ini mencuat setelah pengakuan seorang ibu bernama Nina Saleha viral di media sosial.

Dedi menilai dari kronologi yang disampaikan pihak keluarga terdapat indikasi kesalahan tenaga medis. Dia mengungkap dugaan kelalaian perawat dalam kejadian ini.

“Yang penting yang pertama itu adalah tindakan yang ceroboh yang dilakukan oleh perawat. Saya ingin tahu apa tindakan yang sudah diambil oleh manajemen,” ujarnya dikutip dari iNews Bandung Raya, Jumat (10/4/2026).

Dia menegaskan pentingnya transparansi terkait sanksi agar publik mengetahui langkah konkret dari pihak rumah sakit.

Dedi juga mempertanyakan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau ada unsur lain yang lebih serius.

“Apakah itu kelalaian atau disengaja. Kalau kelalaian, sanksinya apa? Penundaan gaji atau bagaimana?” katanya.

Menurutnya, kejelasan ini penting untuk menentukan sanksi yang tepat sekaligus menjadi pembelajaran bagi sistem layanan kesehatan.

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan manajemen RSHS.

“Kami menyesalkan kejadian ini, namun yang terpenting adalah memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Dia menambahkan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa.

Herman menjelaskan evaluasi utama berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan karena RSHS merupakan rumah sakit milik pemerintah pusat.

Meski begitu, pemprov tetap meminta audit internal untuk menelusuri penyebab insiden.

“Harus ditelusuri, apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek,” ucapnya.

Pemprov Jabar menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, khususnya di unit ibu dan anak serta layanan kedaruratan. Kejadian ini menyangkut keselamatan masyarakat sehingga prosedur pelayanan harus benar-benar dijalankan.

Selain itu, pemerintah memastikan seluruh masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan tanpa terkendala administrasi.

“Kalau ada masyarakat yang butuh layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani. Soal administrasi, Pemprov siap membackup,” ucapnya.